RAJAWARTA : Diduga karena memiliki potensi Gempa, Pemkot Surabaya berencana akan melakukan mengevaluasi Penataan tata ruang dan wilayah (RT/RW) Surabaya. Rencana evaluasi tersebut disampaikan Wisnu Shakti Buana, Wakil Walikota Surabaya saat saat menghadiri Diseminasi SNI Bangunan Tahan Gempa dan Penelitan Gempa Kota Surabaya, di Auditorium Pusat Riset ITS Surabaya, Kamis (3/10).

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

’’Kita akan melakukan evaluasi kembali terhadap RT/RW Surabaya tahun 2022 mendatang. Mengingat hasil penelitian yang dilakukan harus diantisipasi mulai sekarang,’’ kata Wisnu Shakti.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Rencana yang dikemukan Wisnu tersebut mengacu pada hasil penelitian Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITS pada 2017 lalu tercatat, kondisi Surabaya memang dilalui patahan aktif (sesar).

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Menurut data yang diperolehnya, kota Surabaya memiliki potensi gempa mencapai 6.5 Skala Richter (SR). Yakni, patahan Surabaya dan Waru. Termasuk di wilayah Surabaya Timur kawasan kampus ITS, dan wilayah HR Muhammad di Surabaya Barat.

Pejabat yang akrab disapa WS ini menerangkan, evaluasi RT/RW salah satunya meliputi wilayah hunian penduduk. ’’Nanti akan ditetapkan untuk wilayah belum padat hunian sebagai ruang terbuka hujau (RTH). Sedangkan, wilayah yang sudah padat hunian akan ditetapkan standarisasi bangunan atau SNI terhadap gempa,’’ terang dia.

Wisnu menjelaskan, untuk menindaklanjuti rencananya tersebut, Wisnu mengungkapkan, Pemkot Surabaya akan memasukkan hasil penelitian ITS tentang potensi gempa dalam evaluasi RT/RW.

’’Kalau penelitan yang sudah dilakukan menggunakan APBN. Tahun depan akan kami support dengan APBD, agar penelitiannya lebih dalam lagi,’’ ujar WS.

Wisnu menegaskan, Bencana gempa bumi tidak hanya menjadi perhatian Pemkot Surabaya tapi menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR).

Kepala Penelitan dan Pengembangan PUPR, Lukman Hakim yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan saat ini tantangan bencana di wilayah Indonesia sedang dihadapi.

Berdasarkan data BNPB pada 2017, tercatat sekitar 2.341 kejadian gempa di beberapa wilayah. ’’Kejadian ini terjadi kerusakan cukup masif,’’ kata Lukman.

Sementara, kejadian bencana alam berupa gempa bumi, banjir, dan karhutla yang berdampak pada korban manusia dan ekonomi tercatat sebanyak 2.572 kejadia selama 2018 kemarin. Bencana alam tersebut termasuk kejadian bencana alam putting beliung, banjir, dan longsor yang menjadi catatan.(*inyong)