Difasilitasi Ketua DPRD Yos Sudarso Polemik Hak Interpelasi, Clear

RAJAWARTA : Polemik interpelasi yang dihembut Fraksi Partai Golkar (FPG) di Gedung DPRD Yos Sudarso, Kota Surabaya beberapa waktu lalu, berakhir dengan bertemunya, Kadispora, Kepala bidang Sarana dan Prasarana, Dispora dengan Ketua Fraksi Partai Golkar, Arif Fathini dan Agoeng Prasodjo (anggota FPG).

Pertemuan tersebut, difasilitasi oleh Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan tiga Wakil Ketua yakni Laila Mufidah, AH Thony, dan Reni Astuti.

“Saya bersyukur, polemik yang ramai di media massa bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jalan ini yang dianjurkan oleh Tata Tertib DPRD Surabaya. Model musyawarah seperti ini juga sesuai corak kepribadian bangsa kita yang Pancasilais,” ujar Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Jumat (08/11/2019).

Dalam pertemuan itu Adi mengungkapkan bahwa dirinya meminta pihak-pihak yang berseteru untuk bicara dari hati ke hati. “Semuanya saling legowo. Kesimpulannya, ke depan, kita semua harus saling meningkatkan koordinasi, supaya miskomunikasi dan miskoordinasi tidak terulang lagi,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Adi mengatakan, musyawarah antarpihak yang sempat miskomunikasi hari ini menjadi momentum untuk memperkuat kekompakan seluruh jajaran di Surabaya dalam menyambut Piala Dunia U-20 pada 2021.

Pria yang biasa disapa Awi ini bertekad untuk mewujudkan Kota Pahlawan ini sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021.
“Kita semua ingin bila Surabaya sukses menjadi tuan rumah even dunia. Masyarakat Surabaya dan para pencinta sepak bola pasti bangga melihat Surabaya semakin menjadi kota berkelas internasional dan bisa membawa harum nama bangsa di pentas dunia,” kata Adi.

Berkabar sebelumnya, hak interpelasi dihembuskan FPG karena tak seroang pejabat dari Pemkot Surabaya untuk mendampingi Menpora saat sidak ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). (3/11).

Kehadiran Menpora untuk mengecek fasilitas di Stadion GBT yang bakal menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia U-20 pada 2021. Kejadian itu membuat Fraksi Partai Golkar memunculkan wacana penggunaan hak interpelasi kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (spn)