RADJAWARTA : DPRD Sumenep mendukung upaya eksekutif yang selama ini terus melakukan pengembangan sektor pariwisata, terutama pengelolaan wisata yang ada di desa. Sebab, program Visit Sumenep Years 2018 akan lebih maksimal jika didukung sejumlah wisata yang dikelola desa.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Farid Affandi menilai bahwa program Visit memiliki dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Program tersebut membutuhkan keseriusan untuk bisa berjalan maksimal.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Apabila saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep inten berkomunikasi dengan pihak desa untuk pengembangan potensi wisata agar bisa membantu program visit, kami rasa bagus,ungkapnya. Tetapi pihak Pemkab diharapkan tidak hanya memberikan dorongan kepada pemerintah desa untuk kelola potensi wisata yang ada.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Namun langkah yang lebih taktis dan serius sangat dibutuhkan. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pemerintahan desa butuh arahan dan pendampingan yang inten. Sebab pengembangan hingga pengelolaan wisata butuh kreativitas agar pengunjung tertarik.

Terpisah, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi berjanji, Pemkab akan berusaha untuk memberi arahan bagaimana pengelolaan potensi wisata desa dapat dikelola dengan maksimal. Pemerintah akan mengakomodir dan memberikan jalan keluar jika ada kendala dalam pengembangan dan pengelolaannya. Jika desa mengajukan dan berkomunikasi tentang pengembangan wisata, maka akan kami sambut baik. Sebab kami memang mengharapkan desa bisa menggali potensi wisata jika di sebuah desa memang ada potensinya, ungkapnya.

Menurut Fauzi desa yang hendak mengelola wisata akan diarahkan ke instansi terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sinergitas antar pihak terkait dinilai membantu pengelolaan wisata di desa, termasuk dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda (Olahraga Disparbudpora).

Sementara itu, pengelolaan desa wisata harus dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu tujuannya, supaya BUMDes bias menjalankan usahanya dengan baik.