RAJAWARTA : Terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 disebut menjadi hak otonom kepala daerah masing-masing (Kabupaten/kota). Begitu juga dengan yang terjadi di Surabaya. Namun, hak otonom itu menjadi tidak melekat pada kepala daerah karena kasus pandemi membutuhkan koordinasi lintas daerah yang dikoordinir oleh Gubernur Jawa Timur.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Silahkan simak pernyataan visual Kepala Laboratorium Hukum Administrasi Negara Universitas Surabaya (Ubaya) Taufik Iman Santoso dalam video diatas :

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya
Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19