RAJAWARTA : Seringnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini or Risma bepergian ke Luar Negeri karena diundang untuk jadi Narsum, memantik Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (KIP) melototi APBD Kota Surabaya.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Hasilnya, ongkos perjalanan Risma selama ke Luar negeri diduga double budget. Hal tersebut terungkap ketika KIP dimintai tanggapannya oleh sejumlah wartawan usai Rapat Koodinasi Propinsi Jawa Timur 2019 di Grand City (22/11).

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Dasar dugaan Khofifah itu adalah surat-surat yang diterima Khofifah dari Pemkot Surabaya, dimana surat-surat tersebut menyebutkan ongkos perjalanan Walikota Surabaya ke luar negeri rata-rata menggunakan APBD.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Nah, lanjut Khofifah, kalau semua perjalanan Risma ke luar negeri dibiayai negara yang mengundang sementara APBDnya berkata lain, maka Khofifah curiga ada double Budget.

“Berdasarkan surat-surat yang masuk ke Gubernur Jatim rata-rata menggunakan APBD. Jadi kalau betul dibiayai pengundang berarti double budget atau suratnya salah ketik,” tutur Khofifah meraba-raba.

BACA : Sudah Jalankah Program 9 Nawa Bhakti Satya? Ini Jawabannya

Khofifah mengaku tahu secara detail setiap kepala daerah yang bepergian ke luar negeri. Karena setiap izinnya selalu mencantumkan tujuan negara dan sumber pembiayaan perjalanan.

Khofifah menilai sangat lazim kalau ongkos perjalanan Kepala daerah ke kuar negeri dibiayai Negera pengundang. Maka tidak menjadi lazim jika dibiayai pengundang tapi masih juga mengggunakan APBD.

“Kalau diundang dan dibiayai pengundang itu biasa. Jika dibiayai pengundang tapi juga menggunakan APBD, saya takut Double Budget,” tukasnya.

Seperti yang telah berkabar sebelumnya, sepanjang tahun 2019, Walikota kaya prestasi itu telah melakukan kunjungan ke luar negeri sebanyak 9 kali. Dan, dari pihak pemkot sendiri melalui Kabag humas Febriadhitya Prajatara menegaskan bahwa kunjungan Walikota Surabaya tidak menggunakan APBD.

Febri menyebut, biaya perjalanan Risma ditanggung oleh negara pengundang. Bahkan, tidak jarang dibiayai oleh The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG Aspac), karena Risma juga menjabat Presiden UCLG Aspac.

“Memang selama 2019 ibu Risma ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri Bu Wali Kota,” kata Febri.

Dari sembilan agenda tersebut, semua adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang, sehingga lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya.

Disebutkan, misalnya, agenda pada 19 Februari 2019 di New York, Amerika Serikat, Risma diundang Presiden Majelis Umum PBB dan Direktur FAO. Biaya ke Amerika Serikat tersebut sepenuhnya ditanggung panitia. Dalam kunjungan itu, Risma menjadi pembicara terkait ketahanan pangan dan program urban farming di Surabaya.

Febri menyebut, Tri Rismaharini juga sering ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai Presiden UCLG Aspac. Seperti pada 21-24 Mei 2019 di Yi Wu Tiongkok, 4-7 September di Makati Filipina, 24-25 September di New York dan pada 15-18 Oktober di Cologne, Jerman.

Semua kunjungan itu, kata Febri, tidak menggunakan APBD Kota Surabaya sama sekali. Semua biaya ditanggung pengundang. Dan yang lebih membanggakan lagi untuk Surabaya, Risma diundang dan memberikan paparan atau sebagai pembicara. “Jadi, Bu Risma bukan sekadar diundang untuk menghadiri atau hanya ceremonial belaka,” ujarnya. (cps-b5)