SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah disambut hangat warga Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, saat melakukan reses di kelurahan tersebut, Rabu (20/10/2021) malam. Tanpa meninggalkan protokol kesehatan (prokes) ketat, Khusnul berbaur dan berdialog dengan warga.
Disela-sela reses yang bertempat di Lapangan RT 09 RW 08, Jalan Teluk Aru Utara Asrama ini, Ning Kaka, sapaan lekat Khusnul Khotimah, mendapat kejutan dari salah seorang ibu yang menggunakan kursi roda. Sang ibu tersebut langsung menghampiri Ning Kaka dan mengucapkan terima kasih, serta memberikan hadiah kepada Ning Kaka.
Ternyata, ibu tersebut mengaku sangat berterima kasih karena telah dibantu Ning Kaka berupa kursi roda. Kini ibu tersebut bisa kemana-mana dengan bantuan kursi roda, tanpa harus merepotkan keluarganya jika ingin beraktivitas.
Sementara itu, saat melakukan diskusi dengan warga, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini disambati warga soal fasilitas pendidikan khususnya SMP di Kecamatan Pabean Cantian. Sebab di kecamatan yang jumlah penduduknya mencapai 83.865 jiwa lebih itu hanya ada satu SMP negeri, yakni di SMPN 7 di Jalan Tanjung Sadari.
“Menurut warga, di Pabean Cantian hanya ada satu SMP negeri dan delapan SMP swasta. Jelas sekolah-sekolah tersebut tidak mampu menampung siswa lulusan SD yang ingin masuk SMP negeri. Bahkan di kecamatan ini juga tidak ada SMA negerinya,” jelas Ning Kaka, saat dikonfirmasi, Kamis (21/10/2021).
Selama ini, lanjut Ning Kaka, putra-putri warga di Kecamatan Pabean Cantian lulusan SD yang ingin masuk sekolah SMP negeri harus keluar wilayah. Namun prosentasinya sangat kecil karena sekolah menerapkan zonasi. Sehingga mau tidak mau harus masuk SMP swasta.
Masalah lain yang ditanyakan warga, kata Ning Kaka, adalah soal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurutnya, banyak warga yang menunggu bantuan BPNT yang belum cari. Sebab bantuan tersebut sangat meringankan kebutuhan sehari-hari selama pandemi Covid-19 ini.
Setelah melakukan reses ini, Ning Kaka berjanji akan menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada Pemerintah Kota Surabaya, dan menjadikan bahan untuk rapat bersama agar masalah-masalah yang ada bisa segera ditindaklanjuti.
“Saya juga berharap petugas yang ada di kelurahan agar lebih proaktif terhadap urusan sosial yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai warga ada yang tidak terdaftar dalam data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), padahal mereka sangat layak untuk masuk agar mendapat intervensi dari pemerintah,” tandasnya. [*]
