RAJAWARTA : Dua program Unggulan Pemerintah Kota Surabaya (Pemkos) menuai sorotan cukup tajam dari Mahfudz wakil rakyat asal Fraksi PKB DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya.
Pertama, masalah pemotongan gaji outsourcing. Program kedua adalah pemasangan stiker bertuliskan Warga Miskin di rumah-rumah yang tergolong miskin.
“Sejak Eri Cahayadi memimpin Kota Surabaya banyak program-program kerja yang merugikan warga kota Surabaya,” jelasnya (1/2/2023).
Salah satu contohnya adalah pemotongan gaji outsoucing di lingkungan Pemkos. “Contohnya gaji Outsorching dipotong Rp 700.000,- dari sebelumnya Rp 4000.000,- lebih,” jelasnya, di ruang rapat Komisi B DPRD Yos Sudarso.
Pemotongan gaji outsourcing ini menegaskan, bahwa Pemkos telah ‘mengesahkan’ gaji outsoucing yang awalnya UMR menjadi tidak UMR. “Ketika Walikota memutuskan untuk memotong gaji, maka outsourcing gajinya tidak sampai UMR. Ini yang saya maksud preseden buruk,” ujarnya.
Pemotongan gaji UMR ini jelasnya, menjadi kabar gembira bahkan bisa menjadi teladan bagi pengusaha untuk membayar gaji karyawannya di bawah UMR. “Maka ini contoh yang baik untuk pengusaha atau kabar gembira untuk pengusaha supaya tidak menggaji karyawannya sesuai UMR. Kan gitu,” tukasnya.
Program kedua tukas Mahfudz, program mengurangi angka kemiskinan di Kota Surabaya. Caranya cukup mudah, Pemkos memasang stiker Warga Miskin di Rumah-rumah Warga.
“Yang kedua adalah program walikota untuk mengurangi angka kemiskinan. Programnya cukup sederhana, yaitu memasang stiker,” ulasnya.
Seperti yang telah terdengar, ada sebagian warga Surabaya yang menolak rumahnya dipasang stiker Warga Miskin. Penolakan warga tersebut, secara otomatis angka kemiskinan di Surabaya berkurang.
“Ketika Warga menolak dipasang stiker, maka data warga itu akan dicabut. Jadi untuk mengurangi angka kemiskinan di Surabaya cukup mudah, pasang stiker selesai kemiskinan,” pungkasnya.
