RAJAWARTA : Kritik politisi Nasdem Imam Syafii terhadap Walikota Surabaya dan Kepala Bappeko Eri Cahyadi karena diduga melakukan Abuse Of Power untuk kepentingan Pilwali tahun 2020 menelurkan tanggapan dari ketua Fraksi PDIP DPRD Yos Sudarso, Syaifuddin Zuhri. (1/11).
”Pak Imam berlebihan. Para pejabat Pemkot Surabaya kan memang sudah seharusnya turun ke lapangan, karena mereka ditunggu warganya untuk menjabarkan program-programnya, dan bila mana ada masalah di lapangan bisa segera dicari solusinya agar tidak berlarut-larut,” ujar pria yang biasa disapa Ipuk kepada pewarta.
Ipuk menganggap apa yang dilakukan Walikota dan pejabat di Pemkot Surabaya seperti yang dilakukan Eri Cahyadi kepala Bappeko tidak menyalahi aturan.
”Begitu juga dengan Pak Eri. Beliau turun sampai ke RT dan RW ya memang itu tugasnya sebagai kepala Bappeko untuk mengetahui aspirasi, mengecek program, sebagai bekal perencanaan pembangunan kota,” imbuh Syaifuddin.
Sekedar untuk diketahui ungkapnya, salah satu tugas pokok dan fungsi Bappeko adalah melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan kota.
”Monitoring dan evaluasi itu diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkesinambungan, dan itu bagian tak terpisahkan dari perencanaan kota. Termasuk Pak Eri menjelaskan kepada RT/RW apa skala prioritas pemkot, sehingga mungkin belum semua program bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Itu wajar-wajar saja,” papar Syaifuddin.
Atas kritik dari Partai Nasdem tersebut, Syaifuddin meminta Walikota dan pejabat di Pemkot Surabaya untuk tetap turun ke masyarakat.
”Bu Risma dan seluruh jajaran Pemkot Surabaya harus tetap turun ke lapangan, masuk ke kampung-kampung, menyerap aspirasi rakyat dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Rakyat mengapresiasi kinerja Bu Risma, bahkan Bu Risma pun menolak jadi menteri karena tidak ingin mengecewakan rakyat Surabaya,” tegas Syaifuddin.
Seperti yang berkabar sebelumnya, politisi Nasdem skaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem, Imam Syafi’i mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilwali.
“Ini kan mau Pilwali, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke Kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau nggak bisa bakal mundur. Ini kan nggak bener,” kata Imam.
Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko bekerja sesuai tugas dan fungsinya. “Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside,” kata Imam.
