RAJAWARTA : Selama melaksanakan reses di 12 titik, dr Zuhrotul Mar’ah banyak mendapat keluhan warganya. Beberapa yang disuarakan warga diantaranyamulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, UMKM, dan persoalan lansia.
Menurut politisi PAN ini, Untuk pendidikan, masyarakat berharap ada kesetaraan sekolah negeri dan swasta atau sekolah negeri didirikan di tiap kelurahan agar zonasi yg diprogramkan pemerintah bisa dinikmati seluruh warga.
“Namun tetap tidak mematikan sekolah swasta. Juga perlu dilakukan pendataan ulang mana siswa yang butuh bantuan terkait biaya kebutuhsn sekolahnya, karena di lapangan masih banyak ditemukan anak yang sppnya belum terbayar sampai lebih dari setahun. Hal ini mempengaruhi siswa untuk bisa tidaknya ikut ujian praktek,” ujarnya (2/2/2023).
Ekonomi
Pemerintah kota Surabaya (PEMKOS) menganggarkan 3 T untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat surabaya. Di lapangan para pelaku UMKM yang sudah masuk e-peken mengeluh tidak/belum pernah mendapatkan orderan.
Mereka memohon untuk meratakan, memberikan orderan ke semua UMKM yang sudah masuk di e-peken untuk bisa memasok Mamin baik di OPD maupun di DPRD.
“Dinas terkait mohon untuk memfasilitasi terkait hal tsb , juga untuk membantu memasarkan produk UMKM. Bisa dilakukan updating data tentang UMKM setiap 3 bulanan ( triwulan ) dan memonitor omset masing masing UMKM termasuk yang belum mendapatkan orderan” jelasnya.
Pendidikan
Masyarakat menginginkan ada kesetaraan pembiayaan untuk warga MBR baik yang bersekolah di negeri maupun swasta. Warga MBR meliputi gamis dan pramiskin
Kesehatan
Dengan adanya UHC ( universal health coverage) masyarakat Surabaya insyallah sudah dijamin pembiayaan kesehatannya. Masyarakat Surabaya sudah 99,6 % yang terdaftar di BPJS baik mandiri maupun PBI ( baik yg dibayari negara maupun daerah).
“Masalahnya adalah tidak terdistribusinya peserta BPJS PBI di semua fktp se-Surabaya. Kepesertaan BPJS hanya di fktp tertentu saja. Kami mendorong pemerintah kota untuk bisa menjembatani agar fktp swasta tdk mati sedikit demi sedikit krn berkurangnya jumlah kepesertaan BPJS tsb,” ulasnya.
Dalam Reses kali ini tutur anggota Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, masyarakat juga banyak mengeluhkan tentang pavingisasi dan selokan. Ada kampung yang sudah 20 thn belum pernah diganti paving dan selokannya.
Padahal kampung kampung sebelahnya sudah tinggi, alhasil kampungnya jika hujan banjir seperti kolam atau tambak, tinggal ngisi ikannya. Pembangunan paving dan selokan harusnya bisa melihat ketinggian kanan kiri dan sampingnya agar tidak menimbulkan dampak banjir di sebelahnya atau agar tidak berdampak banjir di rumah warga yang ketinggian rendah daripada jalan pavingnya.
“Kasihan jika tinggi tinggian paving, warga rumahnya akan kebanjiran sementara untuk meninggikan lantai rumah perlu biaya yang tidak sedikit. Jadi harus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pemkos bisa menggandeng tim ahli tata kota agar kampung kampung di Surabaya bisa bebas genangan, termasuk mendidik warga u bisa menjg lingkungannya,” jelasnya, bernada saran.
