RAJAWARTA : Sehari setelah Walikota Surabaya Tri Rismaharini marah karena mobil PCR dialihkan Pemprojat ke daerah lain, Tulungagung dan Lamongan, Pemkos langsung berencana akan membeli mobil yang mampu melakukan tes swab virus korona sekaligus memiliki laboratorium polymerase chain reaction (PCR)
Rencana untuk membeli mobil PCR tersebut, disampaikan Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana kepada sejumlah pewarta. “Nanti saya usulkan ke Bu Walikota untuk beli sendiri. Kita bisa kok,” ujar Whisnu kepada antara, Minggu (31/5/2020).
Sayangnya, kabar tersebut hingga saat ini tidak terdengar lagi. Atas dasar tersebut, dua politisi di Gedung DPRD Yos Sudarso, Arif Fathoni politisi Partai Golkar dan Jhon Thamrun politisi PDI Perjuangan mendesak Pemkos untuk segera merealisasikan Usul Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana.
Ditemui di ruang kerjanya, Arif Fathoni mengatakan, usulan Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana merupakan usulan yang sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi penyebaran covid 19, dimana hingga saat ini angka penyebarannya masih cenderung meningkat.
“Jadi saya pikir usulan wakil walikota, bahwa Pemkos membeli sendiri mobil PCR, itu usulan yang sangat relevan. Hanya saja itu bisa ditindaklanjut dengan proses pengadaan dan pembelian secara langsung. Sehingga hal itu, tidak sekedar menjadi wacana,” tukas pria yang akrab disapa Thoni kepada rajawarta, Senin (22/6/2020).
Desakan Thoni agar Pemkos memiliki mobil PCR bukan tanpa alasan. Salah satu alasan yang sangat logis adalah, karena penyebaran virus korona di Surabaya tergolong tinggi. Alasan berikut adalah, karena Thoni melihat Pemkos memiliki anggaran untuk membeli mobil PCR.
“Oleh sebab itu, saya pikir dengan kekuatan APBD kita. Jika Pemkos memiliki Komitmen menangani pandemi covid secara serius. Saya pikir, memiliki satu dua mobil PCR sesuatu yang pantas untuk dilakukan,” tegas Thoni.
Diakhir statementnya, Thoni mengaku heran karena jika dilihat dari sisi anggaran dan kebutuhan untuk kepentingan warga maka, seharusnya Pemkos segera merealisasikan usul Wakil Walikota Surabaya. Namun yang pasti hingga saat ini Pemkos belum memiliki mobil pendeteksi virus korona yang ditunggu Warga.
“Saya pikir memang kali ini walikota Surabaya agak pelit terhadap rakyat ya. Dari 200 milyar yang dialokasikan untuk penanganan covid ini, kan baru cair sekitar 30 milyaran. Padahal wabah covid ini sudah berlangsung beberapa bulan. Ini yang menurut saya agak heran. Kenapa? Hati-hati boleh. Tapi sepanjang prinsip kita untuk kemanusiaan, Insyaalloh tidak boleh ada keraguan didalamnya,” pungkas Thoni.
Sementara, Jhon Thamrun ketika dimintai tanggapannya terkait dengan usul Wakil Walikota Surabaya yang menginginkan Pemkos memiliki Mobil PCR tak kunjung terealisasi juga ikut menyumbangkan pendapatnya.
Kepada rajawarta Jhon Thamrun menegaskan, dalam memutus mata rantai covid 19 memiliki mobil PCR (MPCR) dinilainya sebuah keniscayaan. Meski begitu, untuk memiliki MPCR Pemkos tidak boleh gegabah karena harus ada prosedur yang harus dilalui. Jika prosedurnya tidak dilalui akan memunculkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Mobil PCR itu memang penting untuk keberadaan warga kota Surabaya dari sisi kesehatan. Namun untuk pengadaan mobil PCR itu sendiri tidak bisa atau segampang itu, karena harus mengambil dana dari APBD juga. Tentu, kalau menggunakan data APBD ada prosedur yang harus dijalan dan dilalui,” jelas Jhon Thamrun, kepada rajawarta.
Oleh karena itu Jhon Thamrun berharap masyarakat untuk bersabar karena sesungguhnya dalam menangani penyebaran covid 19 Pemkos sudah melakukan tracing. Apalagi tuturnya, penanganan covid 19 yang ditangani Pemkos sudah berjalan dengan baik dan benar.
“Jadi kedua hal itu (Tracing dan mobil PCR) sama-sama penting. Cuma untuk saat ini apa yang dilakukan Bu Risma itu sudah benar. Yaitu melakukan pemutusan, sedang mobil PCR itu untuk melakukan tracing. Kedua itu sama-sama penting. Yang satu sudah bisa dilakukan, yang satu harus melalui prosedur,” tukasnya.
