RADJAWARTA : Laporan Doni Istyanto Hari Mahdi ke Bawaslu Surabaya terkait dengan sebuah lembaga survey yang dianggap bermasalah dipertanyakan oleh Direktur Eksekutif Surabaya Consulting Group (SCG) Didik Prasetiyono.
Dikonfirmasi pewarta, Didik Prasetiyono justru berbalik menanyakan soal maksud dan tujuan laporan Doni Istyanto Hari Mahdi. “Ini laporan tentang apa? Tidak mempercayai metodologi survey?
Pria yang akrab disapa Didong ini menjelaskan bahwa sebenarnya semua riset bila dilakukan dengan kaidah ilmiah tentu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk riset dalam pemilu.
Baca : Dianggap Bermasalah Lembaga Survey SCG Dilaporkan ke Bawaslu
“SCG melakukan riset dan telah rilis beberapa hari kemarin, dan untuk itu terbuka untuk media. Bila ada pihak yang tidak puas akan hasil survey, tentunya terbuka pilihan untuk menunggu penetapan KPU, karena semua ujungnya data sama, yaitu C1 TPS,” jelasnya (1/5)
Dia menjelaskan, jika saat ini KPU Kota Surabaya sudah mulai Rapat Rekapitulasi tingkat kota, dilakukan secara terbuka dan semua pihak bisa memantau jalannya rekapitulasi. “SCG melihat sejauh ini kinerja KPU Kota Surabaya patut diapresiasi karena telah menjalankan tugasnya dengan baik,” tuturnya.
Tersiar sebelumnya, beberapa media memberitakan jika SCG dilaporkan oleh Doni Istyanto Hari Mahdi ke Bawaslu. Pelapor yang mengatasnamakan masyarakat ini mengungkapkan bahwa laporannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran survey hasil Pemilu.
“SCG ini tidak berhak merilis hasil real count. Karena hasil real count ini adalah domainnya KPU. Bukan menjadi hak lembaga survei manapun untuk menggunakan istilah real count. Dikhawatirkan, apabila nanti ada perbedaan, maka bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Misalkan, ada partai yang perolehannya lebih besar daripada hasil rilis SCG. Kan bisa memunculkan saling curiga,” ujar Doni.
Selain itu, Doni juga menuding bahwa hasil yang dirilis oleh SCG diduga memiliki keberpihakan khusus kepada salah satu partai politik tertentu. “Ini kan tidak boleh,” tegasnya.
“Bisa dilihat contohnya di rilis SCG pada halaman 7. Konversi kursi di Dapil 5 Kota Surabaya, PSI yang mendapatkan 5.6 persen memperoleh kursi ke-8. Sedangkan Nasdem dengan 6.25 persen ditempatkan di kursi ke-9. Ini bisa memicu spekulasi politik jika PSI dipersiapkak oknum pejabat Pemkot Surabaya untuk kendaraan politik di Pilwali Surabaya,” lanjut Doni.
Status SCG sebagai lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU untuk melakukan quick count turut dipermasalahkan oleh Doni. “Kan mereka tidak ada di yang terdaftar itu. Jadi statusnya dipertanyakan,” cetusnya.
“Belum lagi terkait badan hukum. Kita kan juga belum tahu apakah SCG memiliki badan hukum atau tidak. Badan hukum itu kan jadi salah satu syarat untuk melakukan survei,” pungkas Doni.
Pada kesempatan yang sama, Dwi Istiawan selaku kuasa hukum dari Doni memastikan bahwa Ia bersama tim akan segera melengkapi berkas sesuai ketentuan yang disyaratkan. “Dalam tiga hari pasti kami tuntaskan dan penuhi,” tegasnya.
Sebagai informasi, data yang disebut hasil real count oleh SCG tersebut dikumpulkan dari Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya yang telah mencapai 91 persen input TPS pada 22 April 2019. (sbr/spn/hr)
