RAJAWARTA : Keberpihakan Pemerintah Kota Surabaya alias Pemkos terhadap masyarakat papan bawah masih perlu dipertanyakan. Sebab, sejumlah persoalan masih dengan mudah ditemukan di tengah masyarakat.
Sejumlah persoalan tersebut, terungkap dalam acara Jaring Aspirasi Masyarakat atau reses, Camelia Habiba yang dihadiri warga Rusun Kelurahan Sidotopo Wetan.
Hal tersebut disampaikan Yudi, Ketua RT 17/RW 10 Kelurahan Sidotopo Wetan kepada Ning Emil panggilan Akrab Camelia Habiba di sisi tanya jawab.
Dalam keluhannya Yudi mengatakan, Warga Sidotopo Wetan, khususnya Rusun Randu sangat terbebani oleh tingginya biaya listrik. “Dulu bayar listrik warga Rusun tergolong murah, tapi setelah diganti token jadi mahal,” jelas Yudi.
Padahal tutur Yudi, warga miskin yang menggunakan listrik token mendapatkan subsidi. Tapi harganya jadi naik berlipat-lipat.
“Padahal waktu pemasangan Petugas PLN bilang Stiker yang ditempel adalah pertanda Pelanggan yang mendapat Subsidi, nyatanya tarif Kita tarif Untuk masyarakat menengah keatas,” keluh Yudi bernada ironi.
Dalam kesempatan itu Yudi juga menjelaskan, terkait dengan beban listrik tersebut, dirinya pernah mengadu ke Dewan. Namun, hingga saat ini aduannya belum mendapat respon.
Merespon Keluhan Yudi, Ning Emil menjelaskan, subsidi PLN itu kebijakan Pemerintah Pusat, perlu ‘Dekangan Pusat’ Untuk mengajukan subsidi PLN. “Tapi ini berat lho, kudu dekengan pusat,” canda Ning Emil seraya direspon uplause oleh warga.
Meski begitu tutur Ning, Pemerintah Kota Surabaya tidak boleh diam, ketika rakyatnya menjerit. Pemkos wajib memberikan solusi. Setidaknya, beban warga bisa dikurangi. “Saya mengkordinasikan dengan Pemkos supaya Ada solusi Untuk mengurangi beban warga Rusun Karena Penghuni Rusun warga yang berpenghasilan Rendah,” tukasnya.
Setelah Yudi. Mila (nama samaran) juga menyampaikan keluhannya tentang jatah seragam sekolah gratis yang sudah tidak diterimanya lagi. “Anak saya yang sekolah di SDN 558 Siwet, tahun ini tidak dapat seragam gratis. Padahal tahun kamarin anak saya dapat seragam gratis. Katanya MBR saya sudah dihapus,” jelasnya, seraya diamini puluhan emak-emak lainnya.
Ditemui media ini, Politisi PKB itu mengatakan, setidaknya ada persoalan yang cukup layak untuk mendapat perhatian Pemerintah.
Pertama tuturnya, beban biaya listrik yang sangat mencekik warga Rusun Randu. Yang kedua ungkapnya, Pembagian seragam sekolah terhadap siswa-siswi yang membutuhkan terkesan tidak merata.
Fakta tersebut tegas Ning Emil, Pemkos tidak boleh tinggal diam ketika rakyat menjerit. Eri Cahyadi sebagai Walikota wajib memerintahkan anak buahnya untuk memberikan solusi terhadap rakyatnya yang membutuhkan bantuan. “Dosa lho, kalau pemimpin membiarkan rakyatnya menderita,” cetus Ning Emil.
