SURABAYA – Menindaklanjuti keluhan warga Lidah Kulon mengenai kewajiban PT Citraland sebagai pengembang Perumahan Citraland, khususnya terkait normalisasi sungai dan Waduk Slamet yang menjadi pembuangan akhir air dari pemukiman warga maupun Citraland, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, telah melakukan inspeksi mendadak di wilayah tersebut.
Dalam inspeksi tersebut, Arif Fathoni ditemani oleh Anggota DPRD lainnya Ahmad Nurjayanto dan Muhammad Saifuddin menekankan pentingnya peran aktif pengembang dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memenuhi tanggung jawab sosialnya.
Poitisi asal Partai Golkar ini mengingatkan bahwa pengembang memiliki kewajiban untuk memastikan infrastruktur yang dibangun tidak merugikan masyarakat sekitar, termasuk dalam hal pengelolaan air dan pencegahan banjir.
“Alhamdulillah siang hari ini kita pertemukan kedua belah pihak dan alhamdulillah ada komitmen Selambat-lambatnya 30 hari mendatang pengembang perumahan Citraland akan melakukan normalisasi baik sungai maupun waduk Slamet yang selama ini menjadi kolam tampung air. Dan Muhammad Saifuddin dan Ahmad Nurjayanto nanti akan mengawasi secara berkala,” Ucap Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni saat inspeksi di daerah Surabaya Barat. Jumat,(21/02/2025).
Dalam pernyataannya, Arif Fathoni menegaskan bahwa hasil inspeksi ini akan terus dikawal agar tidak hanya menjadi janji kosong. “Kalau antara yang diucapkan hari ini dengan kenyataannya 30 hari mendatang tidak sama, ya tentu kami akan melakukan langkah-langkah lanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati antara Citraland dan warga sangat jelas.
“Perjanjian itu sudah terang benderang bahkan lebih terang dari jam 12.00 siang. Maka dari itu pihak Citraland tidak boleh mengingkari. Kalau kemudian ada satu detik atau satu redaksi yang kemudian diingkari oleh Citraland, maka kami akan turun dan akan memberikan sikap yang jelas, sejelas perjanjian antara Citraland dengan pihak warga,” tegasnya.
Saifuddin juga menambahkan bahwa pihaknya akan mengawal komitmen dari Citraland yang telah menjanjikan normalisasi dalam waktu 30 hari.
“Maka dari itu kita tunggu sesuai dengan apa perjanjian tadi dan komitmen dari pihak Citraland yaitu 30 hari untuk melakukan normalisasi, maka akan kita tunggu bersama-sama. Niat baik ini harus kita terima dengan bagus, warga juga harus menerima dengan bagus,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Ahmad Nurjayanto menambahkan bahwa normalisasi sungai merupakan keluhan utama warga, mengingat wilayah tersebut masih merupakan tanah milik pemerintah kota.
“Tadi juga disampaikan bahwasanya membutuhkan bantuan dari kami untuk berkomunikasi juga dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) terkait izinnya. Jadi saya juga nanti Komisi C juga akan bantu mengawal agar proses normalisasi ini berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sekertaris Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini juga mengingatkan bahwa kesejahteraan perumahan tidak boleh mengorbankan warga sekitar. “Jangan sampai perumahan warganya sejahtera tetapi menyengsarakan masyarakat yang di sekitarnya ketika terjadi hujan. Dan ini kalau misalnya normalisasi ini terus dilakukan tiap tahun, tentunya yang mendapat multiple efek itu adalah juga perumahan dan juga warga-warga di lingkungan perumahan Citraland tersebut. Karena mereka juga beraktivitas, bermobilisasi di sekitar wilayah Lidah Kulon ini,” tambahnya.
Rina Irsni Wardodo, selaku Legal Corporate PT Citraland, menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait normalisasi waduk.
“Tadi sudah disampaikan sih sebenarnya, nanti kita akan dilakukan koordinasi dulu dengan Pemkot, nanti kita akan lihat bagaimana. Karena pemilik waduknya sendiri bukan kami, tetapi Pemkot,” jelasnya.
Terkait target 30 hari yang telah disepakati, Rina menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak terkait menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan normalisasi. “Ya memang kita harus berkoordinasi dulu. Kita harus secara manajemen seperti itu,” tutupnya.