RAJAWARTA : Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun ini (2024), hampir semua Kepala Daerah Langsung tancap gas untuk “memamerkan” keberhasilannya selama menjabat sebagai Kepala Daerah.
Bagi Politisi seperti Imam Syafii yang juga anggota Komisi A DPRD Yos Sudarso Kota Sorbejeh mengaku tidak heran, karena para incumbent sangat terbuka peluangnya untuk maju kembali.
“Wajar saja, kalau hari-hari ini seluruh kepala daerah yang ingin maju lagi termasuk Walikota Surabaya “menjual” dirinya karena ingin terpilih lagi. Apalagi sudah merasa melakukan kebaikan bagi warga Surabaya untuk menaikkan kebaikan bagi warganya,” jelasnya.
Dikatakan Imam yang itu menjadi tidak wajar, ketika Walikota Sorbejeh menggunakan kekuasaannya untuk meraih kemenangan di Pilkada.
“Hanya saja saya mengingatkan jangan sampai, kepentingan Pilkada menggunakan insfrastruktur Birokrasi yang ada di Pemkos. Dan juga jangan menggunakan anggaran-anggaran APBD,” tukas Imam bernada curiga.
Kecurigaan Imam beralas informasi yang diterima dari Masyarakat tentang “pamer” prestasi yang dilakukan Eri Cahyadi. Misalnya, melalui iklan, mengundang tokok masyarakat, dan pemasangan benner hampir di seluruh Kota Sorbejeh.
“Saya mendapat laporan dan juga saya melihat langsung, ada benner-benner, dan di media ada iklan keberhasilan Pak Walikota, itu wajar saja. Semua kepala daerah melakukannya diekspolorasi kepada masyarakat supaya memilih dia,” ujarnya.
Sebenarnya ungkap Imam, kepala Daerah manapun tak perlu bersusah payah untuk memamerkan prestasinya. Sebab Kepaladl Daerah yang kerjanya bagus, kebijakannya bisa dirasakan masyarakat.
“Saya pikir kalau kerja walikota bagus, saya yakin warga Surabaya akan memilih lagi Pak Eri. Tapi kembali saya ingatkan jangan mengalahgunakan kekuasaan terus kemudian menggunakan mesin-mesin biroktasi untuk pemenangan dirinya,” ulasnya.
Terbaru ujarnya, Walikota Surabaya mengundang guru SD dan SMP, yang kemudian disusul dengan mengundang Kader Surabaya Hebat. Mrnariknya tutur Imam, Walikota diduga menggunakan kekuasaannya dengan mengunakan kepala dinas untuk menjemput 1000 KSH/kepala Dinas.
“Apalagi saya mendengar akan ada halal bi halal mengundang KSH. KSH kan jumlahnya banyak, sekitar 16 ribu, dan dibebankan kepada dinas-dinas untuk menjemput mereka (KSH). Kabarnya 1 dinas menjemput 1000 KSH,” jelasnya.
Untuk menjemput KSH tambahnya, ada sejumlah pejabat di Pemkos harus menyewa Bis. Imam khawatir anggaran yang digunakan menggunakan APBD.
“Dan, bahkan ada dinas yang harus sewa bis kan kasihan, anggarannya dari mana, nanti anggarannya dicarikan, jangan sampai melanggar hukum. Intinya sepanjang tidak menyalahgunakan kekuasaan, sah-sah saja,” pungkasnya.
