Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih Juara 1 dalam kategori Pelayanan Publik Fiskal Tertinggi, dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Tempo Media, di JW Marriott Hotel, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12/2024) kemarin.
Prestasi ini diraih atas komitmen Pemkot Surabaya dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Surabaya pun berhasil unggul pada enam urusan wajib, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, program unggulan seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan homecare, pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau Dandan Omah, hingga layanan Command Center 112 menjadi bukti pelayanan yang inklusif dan inovatif.
“Ini adalah salah satu apresiasi untuk kinerja pemerintah daerah dari Kemendagri yang menggandeng Tempo Media. Indikator penilaian indeks kinerja pemerintahan oleh Kemendagri, dan Tempo Media berdasarkan hasil survei persepsi publik,” kata Irvan, Jumat (13/12/2024).
Penilaian dalam kategori ini melibatkan Kemendagri RI, BRIN, Ombudsman RI, dan Tempo Media. Beberapa finalis pemerintah daerah, sebelumnya telah melakukan presentasi dihadapan mereka. Saat itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara langsung memaparkan upaya Pemkot Surabaya dalam mengakselerasi kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berdampak terhadap berbagai program di Kota Pahlawan.
“Pelayanan publik indikatornya tentang pelaksanaan SPM, capaian indikator seperti apa, manajemen sistem, dan terpenting adalah inovasi program dan dampak program itu pada masyarakat. Itu yang dinilai oleh juri,” terangnya.
Irvan menjelaskan bahwa inovasi dan akselerasi kualitas serta akses pelayanan publik di Kota Surabaya memenuhi SPM. Kota Pahlawan berhasil unggul pada enam urusan wajib yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial.
“Kita mendapatkan apresiasi tertinggi karena karakternya berdasarkan fiskal atau kemampuan anggaran. Capaian indikator kita baik atau positif semua, dari sisi kemiskinan, kesehatan misalnya stunting dan usia harapan hidup, sehingga dampaknya terukur,” jelasnya.
Dalam bidang pendidikan, SD-SMP Negeri di Surabaya dapat diakses gratis. Pemkot Surabaya juga memberikan beasiswa kepada 21 ribu pelajar SMA/SMK, memberikan beasiswa kepada 3500 mahasiswa, hingga melakukan tebus ijazah bagi 3000 pelajar SMA/SMK. Bahkan, pemkot mendirikan Asrama Bibit Unggul guna meningkatkan SDM melalui program 1 Keluarga Miskin – 1 Sarjana.
Bidang kesehatan, warga bisa berobat gratis dengan menunjukkan KTP. Masyarakat juga bisa menjangkau layanan kesehatan lebih dekat melalui program 1 Tenaga Kesehatan 1 RW, dan 1 Ambulan 1 Kelurahan. Pemkot Surabaya juga melakukan pemberdayaan ODGJ melalui Layanan Bengkel Sehat Mandiri. Pendataan dan pendampingan warga juga dilakukan secara digital, serta adanya integrasi penanganan stunting.
“Bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, melingkupi penyediaan air minum 100 persen, program Dandan Omah sejak 2021-2024 telah memperbaiki 7900 rumah, penyediaan IPAL Komunal bagi 560 keluarga, serta penyediaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) di 27 lokasi dengan total 5233 unit,” terangnya.
Selanjutnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, Pemkot Surabaya memiliki layanan Command Center 112 berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk menerima aduan darurat dari masyarakat. “Respon time 7 menit ini menjadi unggulan dalam percepatan penanganan kedaruratan di Surabaya yang bersumber dari laporan warga,” ujar dia.
Sedangkan dalam bidang sosial, Pemkot Surabaya memberikan ruang bagi anak-anak disabilitas melalui Rumah Anak Prestasi (RAP) yang telah tersebar di empat wilayah Surabaya. Serta Liponsos Keputih yang membina 900 warga secara gratis.
“Ada juga rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana,” kata dia.
Karena itu, dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam menggerakan ekonomi lokal, Pemkot Surabaya telah membuat program Padat Karya dengan memanfaatkan asetnya. “Melalui program tersebut, pemkot telah menjangkau 35.638 KK miskin, dan sebanyak 133 aset pemkot pun di sulap menjadi Rumah Padat Karya. Rata-rata hasil pendapatan warga yang bisa diberdayakan mencapai Rp5-7 juta per bulan,” bebernya.
Meski demikian, Irvan menuturkan bahwa apresiasi ini menjadi semangat bagi jajaran Pemkot Surabaya dalam memperkuat SPM sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat meningkat.
“Penyelesaian atau solusi terhadap problem di Kota Surabaya diharapkan lebih cepat selesai karena pemkot turut melibatkan peran swasta, media, LSM, perguruan tinggi, dan akademisi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
