RAJAWARTA : Baktiono Anggota Banggar DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya mengingatkan Komisi yang membidangi masalah Proyek Seragam Sekolah (PSS) untuk segera menindaklanjuti setiap isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Jika tidak, maka ada kemungkinan Komisi lain yang bukan bidangnya akan ikut mengkritisi bahkan ikut meluruskan isu-isu yang dinilai sangat merugikan masyarakat.

Di temui di ruang Rapat Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, Baktiono mengaku enggan untuk ikut cawe-cawe urusan di luar wewenang Komisi yang dipimpinnya. “Sebenarnya, saya males mengomentari urusan Komisi lain,” cetus Baktiono (20/6/2022), siang.

Namun, karena dirinya salah satu anggota Badan anggaran maka Baktiono mengaku punya ‘ruang’ untuk mengingatkan komisi yang membidangi PSS.

“Anggaran seragam sekolah, disahkan 10 Nopember 2021. Itu artinya, baik sekolah Swasta maupun Negeri (SD-SMP) berhak mendapatkan seragam gratis dari Pemkos,” tegas Baktiono, politisi PDI Perjuangan Kot Surabaya.

Ironisnya ungkap Baktiono, PSS yang dicanangkan Walikota dan Wakilnya itu hampir setiap tahun muncul persoalan. Diantara persoalan yang selalu mengemuka diantaranya, terlambatnya distribusi, dan dugaan monopoli.

“Sebagai anggota badan anggaran yang juga Ketua Komisi C, dan badan anggaran di Komisi lain mengomentari, mengkritisi, dan mengevaluasi masalah seragam sekolah,” ulasnya.

Sekali lagi harap Baktiono, dalam proyek yang menelan milyaran rupiah ini dikuasai pihak-pihak tertentu. “Jangan sampai ada monopoli, jangan sampai ada pengusaha-pengusaha besar yang mengusai PSS,” ujarnya.

Baktino mengaku, pernah mengusulkan agar PSS yang bernilai milyaran rupiah itu dilelang. Namun, faktanya PSS untuk warga MBR itu tidak dilelang. “Kami pernah menyampaikan ke Dinas Pendidikan agar PSS dilelang,” ulasnya.

Persoalan lainnya ungkap Baktiono, diduga PSS tidak melibatkan UMKM. “UMKM yang dilatih harus dilibatkan dalam PSS. Jangan sampai membentuk UMKM yang berwajah konveksi besar,” ulasnya.

Harapan lainnya, dalam PSS yang ini tidak ada oknum atau badan yang jadi makelar. “Jangan sampai ada sekolah menyodori daftar harga, termasuk menugaskan komite-komite sekolah,” jelasnya bernada curiga.

Oleh karena itu, Baktiono meminta Komisi yang membindangi PSS ini segera menindaklanjuti isu-isu yang berseliweran di tengah masyarakat. “Iya toh (Komisi yang membindangi PSS) harus segera meluruskan isu yang sering mengemukan,” harapnya.

Yang terakhir tambahnya, jika persoalan seragam sekolah mulai dari persoalan distribusi, munculnya konveksi besar, dan dugaan tidak dilibatkannya UMKM dalam PSS, maka sebagai wakil rakyat dan anggota Badan anggaran punya hak untuk melakukan penyelidikan.

“Kami seringkali mendapat keluhan dari masyarakat, bukan tahun ini saja, tapi tahun sebelumnya juga dikeluhkan. Jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka jangan salahkan kami turut mengevaluasi, menginvestigasi,” tukasnya.

Print Friendly, PDF & Email