Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, Jumat (9/9), turut memberikan tanggapannya perihal unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di Balai Kota Surabaya pada Kamis (8/9) lalu.
Pimpinan DPRD Surabaya itu melayangkan apresiasi kepada Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono yang menemui aksi protes para mahasiswa serta menandatangani tuntutan mereka terkait penolakan kenaikan harga BBM.
Reni, sapaan akrab legislator PKS tersebut, menyebutkan bahwa perihal isu kenaikan BBM ini dirinya bersama Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya akan terus bersama rakyat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“FPKS tentu akan bersama rakyat, FPKS memberi perhatian besar pada kesejahteraan warga Surabaya, kapanpun. Mau ada BBM naik, mau BBM tidak naik. Apalagi ketika ada kebijakan pemerintah pusat yang membawa keperihan kepada warga Kota Surabaya, tentu kita bersikap seperti ini,” jelasnya usai jumpa pers.
“Yang jelas sikap tegas penolakan kenaikan BBM bersubsidi akan terus diperjuangkan, akan disuarakan, kita Fraksi PKS pun akan bersama mendukung mahasiswa yang juga tengah memperjuangkan tuntutan agar BBM dibatalkan kenaikannya,” tambah wakil rakyat itu.
Diketahui, ratusan aksi massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (8/9) lalu. Aksi yang dimulai pukul 12.30 WIB itu, bertujuan menuntut dan menolak kenaikan harga BBM.
Suasana sempat memanas lantaran para mahasiswa berusaha untuk merangsek masuk hingga pagar hampir roboh. Tampak pula barikade personil kepolisian yang telah siap siaga menjaga keamanan jalannya demonstrasi tersebut.
Usai para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi, Terlihat Walikota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menemui para demonstran. Mereka lalu duduk lesehan bersama di pintu masuk sisi selatan halaman Balai Kota Surabaya.
Para mahasiswa ini kemudian menyampaikan aspirasi mereka. Adapun yang menjadi tuntutan mereka berisi tiga hal. Pertama, menolak kenaikan BBM. Kedua, menyediakan alternatif kebijakan pasca naiknya BBM. Ketiga, memperhatikan kesejahteraan warga.
Di akhir audiensi, perwakilan mahasiswa menyerahkan surat tuntutan untuk ditandatangani bersama Walikota dan Ketua DPRD Surabaya. Surat tuntutan menolak kenaikan BBM dari para mahasiswa ini, selanjutnya oleh Pemkot Surabaya diteruskan ke pemerintah pusat.
Menyusul kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu (3/9) lalu, gelombang penolakan pun terus muncul di berbagai kota-kota. Hal ini diwarnai dengan rentetan aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah kalangan dan elemen, khususnya para mahasiswa
Berbagai pihak, mulai dari organisasi-organisasi kemasyarakatan dan pemuda maupun juga organisasi mahasiswa pergerakan lintas kampus, serentak turun ke jalan untuk beramai-ramai berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.
