Penulis : Aning Rahmawati Politisi PKS
Wakil Ketua Komisi C DPRD Yos Sudarso
Dalam pembahasan RAPBD 2023 secara detail di komisi, Tentunya harus betul betul jeli, teliti dan penuh manfaat secara dampak pada warga Surabaya.
DSDABM sebagai pemangku anggaran terbesar komisi infrastruktur sebesar 1.726.000.135.921 naik sebesar 276.952.576.450 (19,11%) dari tahun 2022. Anggaran yang besar ini pada tahun 2022 per oktober 2022 terserap 44,9 %. Menjadi catatan, sorotan sekaligus akan diperbaiki agar tidak terulang di 2023.
Aning sebagai wakil ketua komisi C menekankan pada kepala dinas yang optimis prediksi serapan anggaran akan tercapai diatas 95% pada 15 Desember 2022 saat kontrak terbayar semua atau kontrak selesai.
Kedepan harus ada perbaikan untuk perencanaan maupun pengerjaan seluruh proyek drainase maupun jalan dan jembatan.
Hal ini karena APBD sudah digedok pada 10 Nopember 2022 dan DPA, dokumen pengerjaan proyek juga harusnya desember sudah selesai, sehingga pengadaan barang dan jasa harusnya sudah bisa dimulai per desember 2022 untuk anggaran 2023.
Jika dilihat dari proses perencanaan pembangunan DED untuk 2023 sdh teranggarkan juga di 2022, serta musrenbang dan RKPD sudah selesai ditahun 2022, dimana seluruh titik drainase harusnya juga sudah clear di tahun 2022 berdasarkan roadmap banjir, kecuali perubahan perubahan yang siknifican.
Kolaborasi antara Ap dan DsdaBM akan menjadi kolaborasi yang bagus. Ada 46 titik saluran drainase senilai 8.9 M, dan 55 titik senilai 277 M, drainase permukiman dan perkotaaan yang akan diselesaikan pada tahun 2022, sementara paving dan jalan kota akan diselesaikan sejumlah 341 titik pada 15 desember nanti.
Untuk Perencanaan kota, Bapedalitbang yang berperan penting dalam merancang perencanaan kota sehinggga pertumbuhan ekonomi bisa positip dan terus meningkat.
Monev yang dilakukan oleh Ap dan juga Bapeko masih pada kisaran serapan anggaran dan kuantitas pelaksanaan kegiatan belum pada sisi kualitas.
Dicontohkan pada proyek padat karya dengan leading sector pada kecamatan, maka perlunya support dari bapeda litbang terkait dengan kemampuan monev dan konten monev dari bapedalitbang sangat diperlukan.
Awal sebelum program padat karya penghasilan berapa dan profil MBR nya bagaimana, setelah ada program padat karya profil MBR nya bagaimana dan berapa MBR yang berhasil dientaskan dari seluruh program padat karya yang ada.
Tidak hanya itu target dan juga intervensi pemkos dirumah padat karya juga perlu dimonev, kecocokan antara program dg peserta, baik itu skill maupun juga alat2 yang disediakan sdh bisa dipakai semua atau belum.
Hal ini penting karena program yang luar biasa dari pemkos ini betul2 diharapkan jadi solusi terhadap tingginya TPT dan angka kemiskinan.
Untuk DPRKPP, Rusunawa tidak dianggarkan pada tahun 2023, karena ketiadaan anggaran dari pusat, yang biasanya setiap tahun ada 2 blok rusun yang dibangun dari anggaran pusat berupa DAK.
Sehingga 6000 antrian rusun dari MBR masih harus bersabar untuk menanti konsep RUsunami yang saat ini digagas oleh pemerintah kota di 9 lokasi tanah milik YKP dengan model kerjasama pihak ketiga.
Info yang didapat kemungkinan rusunami pertama ada di area wonorejo. Namun konsep rusunami ini meski belum uji public sudah clear YKP bersedia untuk bermitra dengan pemkos.
Semoga konsep kerjasamanya bisa mengentaskan 6000 antrian MBR yang belum punya rumah dan butuh rumah. Wakil ketua komisi C juga mengingatkan terhadap warga rusun yang tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun dengan jeda waktu 9 bulan betul betul di verifikasi akurasi profilnya, jangan sampai menimbulkan permasalahan social baru.
Karena banyaknya warga yang mengadu tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun. Sementara anggaran rutilahu yang diajukan DPRKPP begitu besar 124 M untuk 3500 rutilahu meningkat berkali lipat dari 2022 senilai 900 rutilahu saja.
Diharapkan dengan peta data yang jelas masyarakat yang keluar dari rusun betul betul dipastikan sesuai dengan kondisi ideal tercoretnya MBR.
Hal menarik lain dari APBD 2023 adalah dianggarkannya 2000 jamban di DLH yang tadinya hanya 300 di 2022, menjadi menarik karena antrian jamban sebesar 8500 akan segera dituntaskan di dalam waktu dan tahun yang dekat, dengan konsep melibatkan pokmas diharapkan pekerjaan jamban ini bisa professional, tuntas dan mengentaskan antrian masyarakat yang tidak punya jamban, hal ini akan disinergikan dengan program IPAL komunalnya DSDA BM untuk Kawasan Kawasan yang belum punya jamban dan masih membuang langsung ke sungai.
