RAJAWARTA : Pertiwi Ayu Khrisna salah anggota Dewan Yos Sudarso Kota Surabaya membawa ‘oleh-oleh’ hasil reses Tahun Sidang ketiga masa sidang pertama Tahun 2021 di enam lokasi di Dapil I.
Pengusaha transportasi laut ini mengungkapkan, selama melaksanakan reses, dirinya memperoleh beberapa fakta yang harus menjadi skala prioritas Pemerintah Kota Surabaya (PEMKOS).
Berdasarkan curhat warga tuturnya, permohonan warga agar terdaftar sebagai Masyrakat Berpenghasil Rendah (MBR), ternyata banyak mengalami kendala.
“Point penting dari semua titik (reses) pada dasarnya sama. Jadi data verifikasi yang mereka (warga) rubah tetap tidak terverifikasi data baru. MBR, PKH maupun yang lainnya,” jelas Ketua Komisi A DPRD Yos Sudarso (25/10/2021).
Politisi Partai Golkar Kota Surabaya itu mengungkapkan, persoalan data di Pemkos terlihat belum maksimal. Sebab, di lapangan masih ditemukan data-data yang tidak sesuai. Akibat dari persoalan tersebut, masyarakat yang menjadi korbannya.
“Kan banyak juga, orangnya sudah meninggal tapi masih muncul, ada juga yang sudah kaya muncul. Nah hal-hal seperti harus segera dibenahi. Iya kalau orangnya mau menyerahkan kembali ke pemangku wilayah, contohnya ke RT atau RW. Tapi kalau tidak, akan terjadi gejolak internal wilayah,” jelasnya.
Atas fakta tersebut, wanita berjilbab itu berhadap, Pemkos konsen dengan SDM yang ada di Kelurahan agar data yang sampai ke Dinas merupakan data yang valid. Sehingga Dinas tinggal menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kelurahan.
“Saya berhadap sekali, SDM yang di Kelurahan, Kecamatan diisi oleh orang-orang yang mumpuni. Sehingga apapun perbaikan data dari bawah sampai ke Dinas dengan benar,” harapnya.
Selanjutnya, bantuan-bantuan yang diajukan warga lewat Musrebangkel, maupun musrenbang kecamatan, seperti PJU, CCTV dan lain-lain bisa sampai tetap sasaran.
“Warga sempat dengar ada bantuan CCTV. Tapi di wilayah-wilayah tempat saya reses tidak pernah tersentuh (mendapat bantuan). Kalau nggak salah jumlahnya 7 ribu CCTV,” ujarnya.
Ayu menyarankan, untuk pembagian CCTV seharus disesuaikan dengan wilayah penerima CCTV. “Saya dengar lagi ada CCTV yang diterima warga tidak bisa digunakan karena tidak disertai perangkat lainnya,” tukasnya.
Jadi tambahnya, Karena CCTV yang diterima warga tidak lengkap, akhirnya CCTV itu tidak bisa digunakan. “Jadi sia-sia,” cetusnya.
Persoalan PJU jelasnya, juga perlu mendapat perhatian Pemkos. Sebab, ada beberapa pengajuan PJU melalui Kelurahan, Kecamatan hingga saat ini belum tertunaikan.
“Warga di Kampung malang pernah mengajukan PJU melalui Kelurahan tapi tidak pernah terealisasi,” ujarnya.
Ayu menambahkan, apapun hasil reses ini akan dibahas di dewan dan akan dijadikan pokok-pokok pikiran Dewan. “Pokok-pokok pikiran itu nantinya akan kita sampaikan ke Pemerintah,” pungkasnya.
