Perjuangkan Balai RW, Arief Fathoni Singgung CSR PT YeKaPe Milik Pemkos

RAJAWARTA : Ada dua hal penting yang dikantongi Arief Fathoni dari hasil reses di awal tahun 2023 ini. Pertama persoalan pembangunan Instrastrukur, berikutnya Warga membutuhkan Pembangunan Balai RW, dan Ketiga, politisi Partai Golkar itu berharap keberadaan YKP dan PT YeKaPe bisa lebih bermanfaat untuk Warga Surabaya.

Kepada rajawarta Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya itu menjelaskan satu persatu, aspirasi warga yang dinilainya cukup layak menjadi skala prioritas.

Pertama tutur Thoni (panggilan), belakangan ini perkembangan penduduk yang kemudian berdampak pada perkembangan hunian, dinilainya sangat layak mendapat perhatian Pemerintah Kota Surabaya (PEMKOS).

Sebab dari reses ke reses persoalan pembangunan insfrastruktur paling banyak dikeluhkan oleh Warga di Kawasan Surabaya Timur. Contohnya, masalah pavingisasi, Masalah Penerangan Jalan Umum dan sebagainya, dimana hingga saat ini, keluhan warga tersebut, terlihat belum maksimal penanganannya.

“Karena kebetulan saya ini mewakili masyarakat Surabaya Timur, memang itu perkembangan huniannya cukup tinggi. Yang dulu kawasan Tambak, sekarang menjadi kawasan hunian. Nah otomatis insfrastruktur dasarnya harus dipenuhi oleh Pemkos,” ujar Thoni beberapa waktu lalu.

Masih di Kawasan Surabaya Timur ungkapnya, banyak masyarakat yang sangat membutuhkan balai RW, namun karena ada persoalan teknis, akhirnya, hingga saat ini Pemkos belum bisa memfasilitasinya.

Tapi bukan Arief Fathoni namanya kalau tidak bisa mengurai benang kusut yang tersebut diatas (Pembangunan Balai RW). Mantan wartawan itu menyumbangkan idenya agar kebutuhan Balai RW di Kawasan Rungkut Gunung Anyar, tersolusi.

“Seringkali memang Pemkos tidak bisa mengintervensi pembangunan karena problem alas hak kepemilikan. Tetapi sebenarnya, masih bisa dilakukan dengan cara, walikota mendorong perusahaan-perusahaan di sekitar Rungkut dan Gunung Anyar untuk menggunakan CSR-nya untuk membangun balai RW yang difungsikan sebagai proses belajar mengajar anak usia dini,” tukasnya.

Berikutnya masih masalah pembangunan Balai RW yang sangat dibutuhkan warga tapi terkendala persoalan status lahan, tapi bisa tersolusi dengan CSR Perusahaan.

Dalam hal ini jelas Thoni, di Kawasan Rungkut dan Gunung Anyar ada salah satu Perusahaan PT YeKaPe dan YKP. Guna merealisasikan keinginan warga, Walikota juga bisa memaksimalkan PT YeKaPe dari sisi CSR-nya.

“Masyarakat ini kan menunggu YKP dan PT YeKaPe yang sudah diakuisisi oleh Pemkos, itu manfaatnya bagi masyarakat apa? Sudah diakuisisi tetapi kontribusi terhadap pembangunan di sekitar, tidak ada,” ujarnya.

Thoni mengisahkan, dulu YKP dan PT YeKaPe sudah mengeruk keuntungan melalui bisnis properti di Kawasan Surabaya Timur, baik di Gunung Anyar atau Rungkut.

“Kalau dulu setelah keluar dari Pemkos kan murni bisnis dengan mencari untung sebanyak-banyaknya. Nah sekarang ketika diambilalih Pemkos, maka PT YeKaPe silahakan terus berbisnis. Tetapi ada kewajiban sosial untuk pemberdayaan masyarakat sekitar,” ulasnya.

Oleh karenanya, anggota Komisi A DPRD Yos Sudarso itu berharap, pengurus YKP (diisi oleh Pejabat Pemkos) memerintahkan PT YeKaPe untuk menginventarisir di Wilayah sekitarnya.

“Karena bisnisnya banyak di Kawasan Rungkut Gunung Anyar. Coba diinventarisir ada berapa Balai RW yang memang membutuhkan CSR PT YeKaPe untuk dilakukan perbaikan. Itu ada manfaatnya ketika ini (YKP dan PT-nya) diambilalih oleh Pemkos. Nah kalau tidak ada manfaatnya kan tidak bedanya dengan sebelum diambilalih,” pungkasnya, bernada harap.