RAJAWARTA : Penonaktifan BPJS PBI oleh Pemerintah Pusat menjadi bahasan serius dalam Jaring Aspirasi Camelia Habibah di Kawasan Ambengan DKA Kota Sutabaya.
Dalam acara Jaring Aspirasi tersebut, politisi PKB itu mengantongi keluhan dari salah satu Warga penderita Paru-Paru. “Salah satu warga diminta bayar biaya pengobatan karena BPJS-nya sudah tidak aktif,” ujar Camelia mengawali wawancara dengan media ini (6/5/23).
Atas dasar tersebut, seluruh peserta Jaring Aspirasi meminta legislator DPRD Yos Sudarso itu, untuk ‘memintal’ persoalan kesehatan yang sedang dihadapi Warga di Dapil II. “Kami minta tolong ke Ibu (Camelia) untuk ikut memikirkan masalah layanan kesehatan yang sangat menyulitkan warga,” tutur salah satu Warga yang tidak mau disebutkan namanya.
Mendengar pengaduan warga, bathin Camelia terenyuh dan berpikir keras agar masalah layanan kesehatan di Surabaya bisa terselesaikan.
Salah satu solusinya, Camelia meminta Pemkos mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan mengurangi acara-acara yang sifatnya seremonial belaka. “Untuk mengatasi masalah kesehatan, maka ada baiknya Pemkos mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat eforia. Mending uangnya digunakan untuk kegiatan Lebih manfaat pada Masyarajat, seperti BPJS PBI yang sudah tidak dibiayai oleh APBN,” jelasnya.
Sekedar untuk diketahui tutur Camelia, ada
239.369 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai melalui APBN dinonaktifkan pemerintah pusat.
Dengan demikian lanjutnya, status warga yang bersangkutan (BPJS-PBI) sudah tidak lagi masuk dalam data kemiskinan. “Dampaknya, ketika mereka sakit, mereka harus bayar sendiri,” jelasnya bernada prihatin.
Masalah kesehatan ungkap Camelia, lebih penting dari acara-acara yang sifatnya seremonial. “Saya Minta, pemkos segera mencari solusi, dengan megurangi kegiatan-kegiatan yg bersifat eforia,” ulasnya.
Acara yang bersifat eforia tukas anggota Komisi A DPRD Yos Sudarso itu, harus benar-benar dikurangi, dengan harapan anggarannya bisa dialihkan. “Halal bi Halal cukup satu kali tidak perlu sampai berulang ulang kali,” cetusnya.
Menurut Camelia, Pemkos harus berpikir keras agar masalah kesehatan benar-benar menguntungkan masyarakat. “Jangan sampai acara-acara yang bersifat uforia marak, tapi warganya kesulitan berobat. Kan malu,” tukasnya.
Di sisi lain jelas Camelia, tahun ini Pemkos mengalami ‘krisis’ keuangan. Informasi tersebut diperoleh Camelia dari beberapa OPD yang mengadu pada dirinya. Apalagi beberapa OPD Juga mengeluhkan bahwa mereka belum bisa memaximalkan realisasi belanja karena PAD yang masih dibawah potensi,” ulasnya.
“Seperti BPBD, stock persediaan bantuan ketika ada Bencana mulai menipis, Bahkan sudah mulai Habis. Seperti perlengkapan bantuan Utk korban kebakaran contoh, selimut,” jelasnya.
Camelia menambahkan, melihat kondisi PAD yang kurang maksimal, maka tidak ada jalan lain, kecuali dengan mengefektifkan penggunaan anggaran. “Anggarannya dialihkan ke masalah layanan kesehatan, agarnya warganya tetap mendapat layanan kesehatan secara baik,” pungkasnya.
