RAJAWARTA : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meninjau pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soewandhie, Senin (17/1). Kunjungan Pimpinan DPRD Surabaya itu dalam rangka memastikan dan mengecek perihal pelayanan kesehatan di Kota Pahlawan.
Sebelumnya, tokoh perempuan alumni ITS itu menuturkan bahwa dirinya mendapat laporan dari aduan warga perihal kondisi keterisian bed rumah sakit untuk pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD dr. Soewandhie penuh.
“Saya mendapatkan informasi, saat ini banyak warga yang terkena DBD, dan memang betul ternyata ketika saya di sana salah satu pasien yang terbanyak dirawat inap adalah penderita DBD, jumlahnya 14 pasien,” jelasnya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan bahwa bila ditemukan kondisi ruang rawat inap untuk penderita DBD penuh, maka pasien untuk sementara akan mendapatkan penanganan rawat di UGD terlebih dahulu.
“Atau bisa juga dirujuk ke RS lain, sebagaimana warga yang kemarin mengadu ke saya karena penuh lalu akhirnya pindah ke RS Bhakti Dharma Husada dan tanpa dikenakan biaya karena memiliki kepesertaan BPJS yang dibiayai oleh Pemkot,” lanjutnya.
Reni, sapaan akrab legislator PKS tersebut menuturkan bahwa pada prinsipnya RSUD Dr. Soewandhie sudah memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Jika penuh bantu agar warga dapat tempat di RS lain yang menerima kepesertaan BPJS.
Banyaknya pasien DBD ini pun lantas membuat politisi PKS itu turut menghimbau warga agar senantiasa lebih menjaga kebersihan lingkungan demi mencegah dan terhindar dari penyakit DBD. Reni juga mengucapkan terima kasih kepada kader kesehatan para bumantik yang tidak lelah terus bantu perkuat jaga lingkungan warga agar terhindar dari DBD.
“Dengan menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar, semoga angka pasien DBD, baik di RS Soewandhie maupun faskes lainnya di Surabaya tidak terus bertambah dan pasien yang ada mendapatkan pelayanan yang baik dan bisa sembuh,” tutupnya.
Adapun terkait pelayanan kesehatan di Surabaya, Reni mengatakan bahwa Surabaya sudah memiliki perda upaya kesehatan masyarakat dan juga kebijakan anggaran kesehatan diatas 10% yang menjadi batas minimal di UU Kesehatan.
“Saya akan terus mendorong upaya perbaikan layanan di RS ini dan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau adalah harapan warga yang semestinya kita wujudkan di Surabaya. Saat ini dengan adanya UHC dimana BPJS premi pakai APBD, warga pun bisa terlayani dengan gratis,” jelas Reni.
Foto : Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso bersama Dirut RSUD dr Soewandhie