RAJAWARTA : Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2021 menuai sorotan dari Camelia Habiba. Politisi PKB itu menyebut bahwa di dalam PAK tahun 2021, ada catatan keuangan yang menarik untuk dibahas.
Yang menarik kata Habiba, karena Surabaya terlilit Pandemi, PAD Surabaya tahun 2021 mengalami penurunan hingga Rp 100 Miliyar Lebih. “Turunnya dari sektor PAD dari APBD Surabaya mencapai Rp 107 Miliar sekian. Itu dari sektor Pajak Daerah,” jelasnya, Habiba (15/9/2021).
Dengan adanya penurunan ini, Habiba menilai Pemkos tidak percaya diri terhadap potensi yang ada di Kota Pahlawan. “Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota tidak percaya penanganan covid di Surabaya tidak menurun. Makanya, target proyeksinya diturunkan,” ulasnya.
Padahal kalau Pemkos percaya diri dengan mamatok target PAD tinggi, Habiba yakin penanaganan covid di Surabaya akan lebih mudah dan cepat. “Padahal kalau kita percaya diri dengan anggaran yang besar, penyebaran covid bisa ditekan. Sehingga sektor ekonomi bisa segera pulih,” ujarnya.
Habiba mengaku prihatin melihat PAK Kota Surabaya, sebab terlihat jelas dalam APBD, Pemkos lebih berpihak kepada pengusaha dibanding ke masyarakat.
“Di sektor yang lain, pajak yang dihasilkan dari masyarakat, seperti PBB, PBHTB itu, proyeksinya dinaikkan. Sedangkan dari sektor pengusaha proyeksinya atau potensinya diturunkan,” jelasnya.
Jadi ungkap Habiba, turunnya proyeksi terhadap pengusaha, dan naiknya pendapatan yang diperoleh dari masyarakat, perlu dipertanyakan. “Ini terlihat, Pemkos lebih memanjakan pengusaha daripada masyarakat,” cetusnya.
Selain hal tersebut diatas, Habiba mempertanyakan keberpihakan Pemkos terhadap ribuan pelaku UMKM yang saat ini sangat membutuhkan kehadiran Pemerintah.
“Ingat pesan Presiden, bahwa kita harus segera memulihkan sektor ekonomi dengan membangkitkan UMKM. Ini (PAK) tidak tidak senergi dengan keinginan Presiden,” tukasnya.
Hal tersebut terlihat dari anggaran-anggaran untuk membangkitkan UMKM justru tidak berbanding lurus dengan kebutuhan UMKM yang terdampak Pandemi covid.
“Anggaran-anggaran untuk pembinaan UMKM, baik itu yang dititipkan di OPD maupun di kecamatan, malah banyak yang dikepras. Bagi saya, APBD kita tidak sinergi dengan APBD Propinsi dan APBN,” tuturnya.
Dia menambahkan, dampak pandemi ini berdampak pada banyaknya pengangguran, banyaknya PHK, dll. “Walikota kan sering menggembar-gemborkan tentang UMKM. Tapi realitanya, di struktur APBDnya justru anggaran UMKM banyak dikurangi. Oleh karena itu, saya berharap, Pemerintah harus hadir untuk memberikan rangsangan UMKM,” pungkasnya.
