RAJAWARTA : Beberapa persoalan yang mendera Pemerintah Kota Surabaya (Pemkos) memunculkan anggapa di tengah masyarakat, bahwa di tahun 2023 ini Pemkos diduga sedang mengalami krisis Keuangan. Indikatornya, Jasa Pelayanan (Jaspel) pegawai Puskesmas belum tertunaikan hingga dua bulan, tukin ASN juga dikabarkan belum terbayarkan dan seterusnya.
Anggapan masyarakat tersebut ditepis oleh Agoeng Prasodjo salah satu anggota Banggar DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, saat dimintai tanggapannya. Dengan tegas politisi Partai Golkar itu mengatakan, kabar yang sedang berkembang di tengah masyarakat, tidak benar.
“Menurut saya, kalau dikatakan krisis (Keuangan Pemkos) belumlah, sebab perjalanan APBD masih memasuki bulan Maret,” ujarnya saat ditemui media ini di Gedung DPRD Yos Sudarso (15/3/23) pagi.
Namun, jika Pemkos tidak gas pol rem blong alias bekerja keras maka tutur Agoeng, anggapan masyarakat yang tersebut diatas, bisa benar.
“Mari kita lihat, kebutuhan Pemkos perbulannya kurang lebih 300 milyar. Dan mulai Bulan Januari hingga Februari dalam perbulannya tidak tercapai,” jelasnya.
300 milyar itu tutur Agoeng, kebutuhan untuk membiayai dirinya sendiri. Misalnya, membayar gaji pegawai dan lain-lain. Kalau ditambah dengan pemenuhan kebutuhan proyek bisa lebih dari 300 milyar. “Sementara diakhir Pebruari kemarin pendapatan Pemkos nggak sampai 600 milyar,” ulasnya.
Anggota Banggar ini lalu mengungkapkan, untuk tahun ini PAD Surabaya kurang lebih 6 trilliun. “Sementara untuk bulan Januari dan Februari 300 milyar kan tidak sampai. Kalau 6 trilliun dibagi 12 berapa?,” tanya Agoeng.
Selain kebutuhan 300 milyar/bulan, ada kebutuhan lain yang harus ditunaikan oleh Penkos. Kebutuhan yang dimaksud adalah proyek pembangunan. “Saya lihat yang dilelang tidak banyak. Harusnya Maret sudah running semua, tapi kenyataannya proyek yang dilelang sedikit sekali,” jelasnya.
Kalau begitu anggapan masyarakat yang menyebut Pemkos dalam kondisi krisis keuangan, tidak salah karena indikatornya sudah ada? Menjawab pertanayaan media ini, Agoeng mengatakan, kalau melihat indikatornya memang sulit untuk membantahnya. “Tapi kalau melihat indikator, ya seperti itu ya. Tapi saya berharap dengan terobosan keringanan PBB itu kan terobosan. Tapi kalau tidak ada terobosan, maka statmen masyarakat akan jadi kenyataan,” tukasnya.
Oleh karena itu, sejak beberapa waktu lalu, Agoeng meminta Pemkos bergerak cepat agar target PAD terpenuhi. Salah satu caranya, Pemkos harus ‘memperkerjakan’ asetnya. Aset yang bekerja akan memberikan pendapatan untuk Pemerintah. “Sewakan (manfaatkan) asetnya agar bisa menambah PAD. Pemerintah yang bagus itu asetnya yang bekerja bukan orangnya,” pungkas Agoeng.
