RAJAWARTA : Dengan tidak diperpanjangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Surabaya Raya dan penanganan penyebaran virus Corona diserahkan ke Daerah masing masing, yakni Surabaya, Gresik dan Sidoarjo oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprojat) berbuah pro kontra di tengah masyarakat, khususnya Kota Surabaya.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Bahkan kalangan intelektual di Gedung DPRD Yos Sudarso juga ikut melempar statement. Mereka adalah AH Thoni politisi Partai Gerindra, Reni Astuti Politisi PKS.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Apa saja yang disampaikan oleh kedua pimpinan DPRD Yos Sudarso terkait dengan PSBB berakhir tanpa pencabutan yang kemudian masuk ke masa transisi. Yuk kita simak bersama statementnya.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Kepada rajawarta Thoni berharap semua pihak ikut serta menjaga kepercayaan yang diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke Pemerintah Kota Surabaya (Pemkos).

Kenapa semua pihak harus ikut serta menjaga kepercayaan yang diberikan Gubernur Jatim untuk penanganan virus corona kepada Pemkos? Karena menurut Thoni, jika penanganan virus korona ini hanya digarap oleh Pemkos sendiri, maka penanganannya tidak akan berjalan maksimal. Bahkan, Thoni yakin Pemkos akan keteteran menghadapi serangan virus import ini jika semua pihak tidak telibat.

Menjawab pertanyaan yang sedang bergulir di tengah masyarakat yang mempertanyakan, apakah Pemkos sudah layak masuk ke masa transisi menuju new normal? Thoni dengan tegas mengatakan, kondisi Surabaya hingga saat ini masih dalam kondisi membahayakan.

Namun, karena Walikota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma mendapat desakan kuat dari masyarakat yang gerah dikekang PSBB, maka pilihannya hanya satu, Walikota harus mendengar aspirasi dari arus bawah. Meski ungkap Thoni, pilihan yang dipilih Risma bukan hal mudah.

Hampir senada dengan AH Thoni. Politisi PKS, Reni Astuti mengatakan, pilihan untuk tidak memperpanjang PSBB merupakan sebuah pilihan yang sulit. Dan, ini menjadi sebuah motivasi serta tantangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan Risma Walikota Surabaya.

Terkait dengan sikap Walikota yang sudah memilih pilihannya. Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso ini yakin Risma telah mempertimbangkan dari bebagai aspek. Termasuk mempertimbangkan perkembangan kurva covid-19.

Terkait dengan pembuatan Protokol kesehatan yang akan dibuat pasca berakhirnya PSBB tanpa pencabutan, Reni mengingatkan Pemkos agar produk protokol kesehatan yang baru disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Karena menurutnya, protokol kesehatan yang dibuat sebelum berakhirnya PSBB, kondisi penyebaran covid-19 di Surabaya jauh lebih lebih kecil jika dibanding dengan kondisi saat ini.

Disinggung, apakah ketika produk Protokol Kesehatan yang nanti tertuang ke dalam Perwali bisa diimplementasi dengan baik di tengah masyarakat. Reni kembali mengingatkan Pemkos bahwa salah satu ketidakefektifan PSBB tiga jilid itu adalah lemahnya pengawasan dan penindakan dari Pemkos terhadap warga yang melakukan pelanggaran.

Dalam keterangannya, Reni meminta Pemkos melakukan penguatan terhadap kesadaran masyarakat. Misalnya kesadaran memakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Hal ini akan membantu percepatan penanganan virus korona di Kota Surabaya.

Kesimpulan dari penjelasan Reni ada 4 catatan di masa Transisi pasca PBB :

Pertama, penguatan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang diterbitkan dalam SE Walikota Surabaya 360/3324/436.8.4/2020 tertanggal 20 Maret 2020 sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua, penguatan kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat. Penguatan PHBS tidak cukup hanya dengan himbauan, simbol-simbol dan poster-poster yang ditempelkan. 

Ketiga, diperlukan penegak kesehatan masyarakat untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh masyarakat.  

Keempat, Pemerintah Kota harus memastikan dan semakin memperkuat tersedianya infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan. Sebagai daya dukung Surabaya harus mempunyai lab yang memadai selain yang ada di BPTPKL. Selain lab permanen, Surabaya juga membutuhkan mobile lab untuk mendukung rencana Pemkos dalam melaksanakan tes massal.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah Penguatan aspek kesejahteraan sosial warga akan berdampak pada makin meningkatnya partisipasi warga untuk bersama-sama wani lawan covid-19.