RAJAWARTA : Legislator DPRD Surabaya dari Fraksi PKB Mahfudz, mengapresiasi rencana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang menargetkan penghasilan warga Surabaya minimal Rp 7 juta setiap bulannya/KK. “Saya melihat Walikota akan melakukan gebrakan, baguslah dengan menyetarakan pendapatan warga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) per kk 7 juta rupiah, ini perlu diapresiasi,” jelasnya pada Selasa (21/09/2021).
Namun Sekretaris Komisi B tersebut mengingatkan Wali Kota Surabaya akan nasib para guru swasta dan non sertifikasi. “Mereka ini penghasilannya jauh dari layak. Ada yang gajinya Rp 400 ribu, Rp 500 ribu,Rp 600 rupiah. Ibaratnya buat beli mencukupi kebutuhan makan saja tidak cukup,” terangnya.
Mahfudz menyoroti minimnya perhatian pemerintah kota Surabaya (PEMKOS) terhadap kesejahteraan para tenaga pengajar tersebut. “Alokasi APBD Surabaya untuk pendidikan sangat besar. Namun semuanya difokuskan untuk kebutuhan murid. Terus untuk gurunya mana,” tegasnya.
Mahfudz prihatin ketika melihat banyak guru yang harus mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. “Kasihan mereka, kadang bekerja sampingan sampai larut malam. Membuat mereka tidak fokus menjalankan profesinya sebagai guru,” jelasnya.
Politisi muda ini menambahkan ada juga guru yang memberi les tambahan untuk menambah penghasilan. “Ini kadang membebani wali murid karena mengeluarkan biaya tambahan lagi,” ujarnya.
Mahfudz mendorong Pemkos segera mendata para guru yang tidak mendapatkan penghasilan sesuai UMK tersebut. “Guru tinggal didata gajinya yang tidak sampai UMK, kemudian menjadi kewajiban pemkot Surabaya untuk membayar guru ini sesuai UMK. Toh porsi APBD kita untuk pendidikan besar,” pungkasnya.
