RAJAWARTA : Hingga saat ini LPSE Prmprov Jawa Timur dinilai gagal mengumumkan peserta lelang seragam gratis untuk SMA/SMK. Hal tersebut menuai sorotan tajam dari legislator Indrapura alias DPRD Jawa Timur. Bahkan, politisi PDI Perjuangan yang juga ketua Sementara DPRD Indrapura, Kusnadi meminta untuk dikaji ulang.
Kusnadi mendesak agar evaluasi terhadap lelang seragam gratis tersebut segera dilakukan. Pasalnya, seragam gratis yang sudah diketahui publik sedang ditunggu kepastiannya.
“Kalau menurut saya ini (seragam gratis) harus dikaji ulang oleh pemprov Jatim. Apakah program ini masih efektif atau tidak? Selain itu ada evaluasi terhadap proses lelang untuk tahun mendatang,” tegas Kusnadi, dua hari lalu.
Kusnadi pun memberi solusi gagalnya lelang seragam gratis ini dengan mengadakan penunjukan langsung dan nilainya harus dipecah-pecah agar tidak menyalahi aturan. “Bisa saja penunjukan langsung asal pemprov Jatim memberitahu dulu ke kemendagri,” ujarnya.
Kalau pun program tersebut harus dialihkan ke program lain seperti pembangunan sekolah atau dalam bentuk yang lain, Kusnadi mengaku tidak masalah. Dan, direalisasikan pada tahun depan. “Tapi kalau dialihkan peruntukannya tidak semudah itu, bisa masuk penjara. Kalau anggaran tersebut tidak dipakai dikembalikan saja ke kas negara,” tukasnya.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, lelang seragam gratis terancam gagal karena sampai sekarang belum ada peserta yang memenuhi spesifikasi. Dari penjelasan laman LPSE Jatim, dengan nama pengadaan seragam kain negeri dan swasta itu tertera kalau tidak ada peserta yang lulus evaluasi.
Berdasarkan pengumuman yang tertera di situs LPSE Jatim sebelumnya pengadaan seragam dipecah dalam dua jenis. Seragam SMA Negeri dan Swasta nominal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 52.536.384.326,25. Kemudian seragam SMK Negeri dan Swasta HPS sebesar Rp 78.046.135.701,06. (r/mol)
