RAJAWARTA : Ketua dan Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya melakukan sidak ke SPBU BP-AKR di samping gedung RRI tepatnya di Jalan Pemuda pada Senin, (7/10/2019). Para wakil rakyat di Jalan Yos Sudarso itu mempertanyakan keberadaan SPBU yang dekat objek vital nasional.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Disela sidak, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Krisna Ayu Pertiwi mengatakan, sidak ini dilakukan karena letak SPBU berdekatan dengan beberapa objek vital milik pemerintah yakni gedung RRI, gedung DPRD Kota Surabaya dan Gedung Grahadi.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

“SPBU ini kan dekat dengan objek-objek vital nasional, kekhawatiran kami adalah ketika ada demonstrasi lalu timbul kericuhan,” kata Ayu – sapaan akrabnya usai melakukan sidak kepada awak media.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Ketika terjadi kericuhan, sambung Ayu, yang dikhawatirkan adalah adanya lemparan-lemparan benda-benda yang dapat memicu ledakan. “Kan itu sangat membahayakan. Nanti kalau sudah kejadian kita yang akan disalahkan oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

Terkait mekanisme aturannya sendiri, Ayu mengaku seluruh izin dan amdal lengkap. Namun, lanjutnya, pembangunan SPBU yang masih dalam tahap pembangunan ini masih harus ditindaklanjuti.

Ke depan, legislator partai Golkar itu segera menelusuri izin pembangunan SPBU serta melakukan pemanggilan kepada pemkot dan pihak kontraktor secepat mungkin untuk duduk bersama. “Kita tidak sekedar melakukan sidak. Pom bensin ini dekat dengan objek vital nasional dan kenapa pemkot bisa mengeluarkan izin tersebut,” ungkap Ayu.

Anggota Komisi A Arief Fathoni menerangkan, selain persoalan SPBU yang letaknya berada dekat dengan objek vital, ia menilai SPBU ini akan membuat kemacetan baru di Jalan Pemuda. “Kendaraan kalau mau masuk ke SPBU langsung menekuk, begitu juga dengan keluarnya mengambil separuh jalan untuk kembali beraktivitas,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Toni – sapaan akrabnya meminta kepad Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meninjau kembali izin amdal dan lalin. Jika, kata Dia, Dishub tidak segera melakukan peninjuan ulang maka akan menimbulkan kemacetan baru di kawasan tengah kota.

“Bagi saya ini anomali. Di saat wali kota masif membangun dan mempercantik trotoar, namun di sisi lain ada dinas-dinas memberi izin yang sifatnya sangat kontradiktif dengan apa yang dikehendaki dengan ibu wali kota,” ungkapnya.