Pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) segera dilakukan. Sebelumnya pemkot Surabaya telah mengirimkan dokumen P-APBD ke kantor DPRD Kota Surabaya pada Senin (13/09/2021). Rencana, pembahasan akan dimulai pada Rabu (15/09/2021).
Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) untuk P-APBD sudah rampung. Berdasarkan KUA PPAS yang sudah dibahas, kekuatan APBD perubahan Kota Surabaya masih cukup solid. “Ada penurunan sekitar Rp 900 miliar. Jadi, proyeksi kekuatan APBD perubahan masih di angka Rp 8,9 triliun,” ujarnya kemarin.
Adi mengatakan, di saat situasi sulit ditengah pandemi, pemkot mampu mempertahankan kekuatan anggaran dengan cukup baik. Anggaran sebesar Rp 8,9 triliun dalam APBD perubahan merupakan angka yang cukup besar. “Kami berharap alokasinya pun tepat sasaran,” katanya.
Adi menambahkan, dewan memberi perhatian terhadap penanganan pandemi Covid-19. Saat ini, Surabaya memang sudah masuk level 2 berdasarkan assesment Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, Adi meminta pemkot tidak terlena dengan kondisi tersebut. Sebab, Covid-19 bisa melonjak kapan saja.
Karena itu, protokol kesehatan tetap harus ditegakkan. Selain itu, upaya preventif dan promotif tetap perlu digencarkan. “Artinya apa, alokasi anggaran nantinya tidak boleh mengurangi porsi untuk penanganan pandemi Covid-19,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.
Yang tidak kalah penting adalah perhatian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terdampak pandemi. Mereka harus benar-benar mendapat bantuan. Sebab, pemkot sudah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial (JPS). Nilainya sekitar Rp 3,8 miliar. “Termasuk BLT (bantuan langsun tunai) sebesar Rp 200 ribu per KK. Itu juga harus benar-benar disalurkan ke masyarakat,” ucapnya.
Disamping penanganan pandemi Covid-19, Adi juga meminta agar program pemulihan ekonomi juga dijalankan secara bertahap. Yang perlu diperkuat adalah sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran.
Adi mengungkapkan, selama pandemi Covid-19 ini banyak pengusaha kecil yang terdampak. Ada yang mengurangi produksinya secara signifikan. Bahkan, ada yang tutup total karena kehabisan modal. Pemerintah kota harus hadir memberikan solusi konkret bagi pelaku UMKM terdampak pandemi.
Karenanya Adi mengatakan, bahwa pembahasan P-APBD akan dikebut. Targetnya, akhir bulan ini sudah rampung. “Paling lambat tanggal 29 sudah selesai supaya bisa direalisasikan menjadi program yang bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang,” jelasnya.
