RAJAWARTA : Warga Lakar Santri Berjegolak, setelah mengetahui balai desa kebanggan Warga Lakarsantri dibongkar oleh Pemerintah Kota Surabaya (Pemkos). Gejolak tersebut, terlihat dari beberapa tokoh masyarakat yang menggelar rapat di depan Balai desa.
Di sela rapat Warga, H. Wiyono Ketua LKMK periode 2010-2012 menyampaikan alasannya kenapa beberapa tokoh di Lakarsantri bergejolak.
Menurutnya, gejolak warga dipicu oleh sikap Pemkos yang membongkar balai desa tanpa mengundang dan rembuk dengan Warga. “Ini bukan masalah fisiknya, tapi Balai Desa ini mengandung nilai historis,” ujar Yono mengawali penyataannya.
Dalam keterangannya Yono mengungkap pentingnya Balai Desa bagi warga.. Dia menjelaskan, Balai desa tersebut sangat familiar dengan warga Lakarsantri. Kenapa? Karena manfaatnya.
“Di lahan ini ada tiga bangunan. Gedung kecamatan, gedung bekas PMK ndak ada masalah dibongkar. Tapi untuk Balai Desa ini berdiri sejak jaman Belanda,” jelasnya.
Sejak berdiri tuturnya, Balai Desa ini banyak bermanfaat untuk warga Lakarsantri. “Ada fungsi sosial, ada fungsi religi, ada fungsi edukasi juga, karena pernah difungsikan sebagai sekolahan, digunakan sebagai tempat menyelesaikan segala macam persoalan,” ulasnya.
Dengan nilai historis yang luar biasa ini ungkap Yono, maka sangat wajar jika seluruh warga Lakarsantri mempersoalkan pembongkaran balai desa di Jalan Lakarsantri. “Kok ojuk-ujuk dibongkar tanpa pemberitahuan, dan musyawarah warga,” jelasnya.
Lalu apa tuntutan warga? Sambil menarik nafas dalam-dalam Yono meminta Pemkos untuk membatalkan pembongkaran balai Desa tersebut. “Batalkan pembongkan dan kembalikan bentuk bangunan seperti semua,” tegasnya, seraya diamini tokoh-tokoh lain yang hadir dalam rapat.
Di tempat yang sama, Iwan Tokoh Pemuda setempat juga ikut menyumbangkan aspirasinya. Menurutnya setidaknya ada 4 tuntutan warga yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Tuntutannya :
- Mengembalikan bangunan balai desa. Atas dasar nilai sejarah dan fungsi sosial
- Muskel dgn warga dan tokoh masyarakat.
- Menuntut pihak terkait utk bertanggung jawab atas pembongkaran balai desa.
4 menuntut pemerintah kota tdk ingkar janji dn komitmen atas yg sdh dijanjikan ke warga.
