RADJAWARTA : Dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mengintegrasikan dan mengidentifikasi kerawanan sosial yang ditengarai dapat memicu masuknya faham-faham radikalisme hingga terosime.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak Saat menghadiri saat menghadiri Silaturahmi Tim Pelaksana Sinergitas Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Koordinasi dan Pelibatan secara Terpadu Pelaksanaan Penanggulangan Terorisme di wilayah Jatim tahun 2019 di Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (23/4).
Lalu dia menjelaskan, pendekatan yang digunakan dalam mengintegrasikan kerawanan sosial tidak saja fokus di hilir, melainkan harus mampu di jangkau pada sisi hulunya juga.
Emil, sapaan akrabnya menegaskan, Pemprov Jatim akan mengoptimalkan energi-energi yang ada di kalangan anak muda, bahkan di kalangan terpelajar untuk diberikan ruang secara produktif. Alasannya, jika kalangan muda tidak dibekali oleh ruang yang produktif, mereka bisa terprovokasi oleh percikkan-percikkan faham radikal yang saat ini dapat diperoleh dengan mudah di dunia maya.
“Artinya, pekerjaan tidak lagi dicari di kantor tetapi pekerjaan ini dicari dalam konsep freelance dengan pendapatan yang lebih besar,” urainya.
Emil berpandangan, jangan sampai kalangan muda tersebut merasa sendiri dalam mengatasi segala kesulitan yang ada. “Inilah yang disebut menangani di hulu dengan menggunakan segala perangkat yang ada, dari bahaya terorisme yang terjadi. Kalangan muda seperti ini yang kita identifikasi dan diberi ruang dengan karya-karya yang nyata,” tegasnya.
Sementara berdasarkan data yang ada menyebutkan, bahwa lulusan SMA menjadi penyumbang terbesar pengangguran saat ini. Tercatat tingkat pengangguran terbuka terdapat pada rentan golongan usia 15-24 tahun.
“Melihat data tersebut, bisa diartikan bahwa banyak lulusan SMA yang tidak bekerja. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya rasa frustrasi di kalangan terpelajar. Dan, jika tidak diantisipasi lewat pemberian ruang kerja yang nyata dapat menimbulkan kerawanan sosial baru,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Drs Suhardi Alius mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dalam mengidentifikasi permasalahan teroris yang salah satunya disebabkan oleh faktor kemiskinan, ideologi dan akses pekerjaan bagi generasi muda.
Ia sependapat, bahwa generasi muda yang tidak di dampingi oleh pemerintah dalam hal ideologi sangat rentan disusupi oleh segala bentuk faham radikalisme yang berujung pada terorisme.
Kegiatan hari ini, lanjut Suhardi Alius merupakan bentuk tindak lanjut gelar operasi yang sebelumnya dilaksanakan di NTB dan Sulawesi Tengah. Pihaknya bersama kementerian/lembaga akan melakukan pendekatan mulai dari hulu hingga hilir.
“Kami akan libatkan kementerian/lembaga dibawah koordinasi BNPT untuk menggarap sisi hulu dan hilir dari semua permasalahan terorisme yang terjadi. Khusus di Jatim kami akan menyasar lima daerah antara lain Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Malang dan Lamongan,” terangnya. (brt5/rr)
