Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya (DPD PKS Surabaya) meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM.
DPD PKS Surabaya menegaskan kenaikan BBM ini akan berdampak kepada jutaan masyarakat Indonesia. Semestinya pemerintah mendengar keluhan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Ketua DPD PKS Surabaya Johari Mustawan, menolak kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM Bersubsidi ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9/2022). Penolakan itu dilakukan serentak di tingkat kepengurusan PKS.
“Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi,”kata Ketua DPD PKS Surabaya Johari Mustawan saat jumpa pers di kantor DPD PKS Kota Surabaya, Sabtu, (10/09/22).
Menurutnya, Kenaikan BBM ini menjadi sulit bagi masyarakat yang baru saja bangkit dikala pemulihan ekonomi. Padahal status pandemi di Indonesia belum dicabut menjadi endemi.
“Ibaratkan masyarakat saat ini seperti peribahasa sudah jatuh tertimpah tangga,” ucapnya
Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut, PKS Kota Surabaya menyatakan sikap sebagai berikut :
– Menolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi, nyusahno arek Suroboyo.
– Mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk menyampaikan sikap menolak KENAIKAN Harga BBM Bersubsidi ke Pemerintah Pusat.
– Bersama Fraksi PKS DPRD Surabaya, mendorong DPRD Kota Surabaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.
– Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk membatalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.
– Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, melakukan efisiensi anggaran, yaitu memprioritaskan pos-pos anggaran untuk kepentingan masyarakat dan menghentikan anggaran yang tidak perlu, misal proyek IKN dan Kereta Cepat.
– Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Agar slogan Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat bukan hanya slogan semata.
