RAJAWARTA : Puluhan karyawan Tunjungan Plaza (TP) Surabaya diduga di-PHK dengan cara paksa yakni, menandatangani konsep pengunduran diri dan pesangon yang menurut pihak HRD sudah sesuai ketentuan yang dibuat pihak management TP.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

“Saya tiba tiba dipanggil pihak Managemen HRD, dipaksa tanda tangan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Dan surat pengunduran diri itu sudah terkonsep dari pihak perusahaan,” ujar HN salah satu perwakilan karyawan yang di PHK oleh TP, Rabu 18 September.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

Kepada wartawan yang menemuinya, HN mengatakan, PHK yang dilakukan Manajemen TP tersebut lakukan pada saat bekerja dan pada saat libur. Saat itu dipanggil untuk menghadap HRD PT. Pakuwon Jati Tbk kemudian para karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun itu diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri.

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

”Saya benar benar tidak tahu dan tidak ada kesalahan apapun, tahunya pihak pengawas dan admin Cark Park Operasional (CPO) memanggil saya saat bekerja. kamu di panggil HRD disuruh naik keatas (lantai 5 TP2, red) saya tanda tanya dalam hati, ada kesalahan apa ya..?” keluh HN saat curhat di kantor Lawyer Efendi, di Jalan Arjuno Surabaya.

Menurut HN, setelah menemui pihak manajemen dirinya langsung disodorkan lembaran surat yang sudah terkonsep oleh pihak HRD. Dan dipaksa langsung disuruh menandatangani surat pengunduran diri sama Asisten HRD TP, AG.

“Saya sempat menolak karna saya tidak merasa mengundurkan diri, saya lalu bertanya ke dia, apakah ini PHK atau pengunduran diri ? malah dia menjawab, yang penting hak – hak anda sudah kami kasihkan sesuai dengan ketentuan katanya, dengan terpaksa kami menanda tangani apa yang disodorkan oleh dia, pada saat itu sudah tidak ada jalan lain, semua teman – teman kami dibuat begitu, yang kami sayangkan puluhan tahun berjuang dan menjadi aset TP malah se gampang itu kami disingkirkan, mana sisi kemanusiaan pihak management TP,” tutupnya sambil tercengang.

Hingga saat ini para karyawan yang tidak terima masih memperjuangkan hak hak yang lain yang masih harus didapat, uang pesangon yang didapat masih belum menyentuh nilai nilai kemanusiaan seorang pekerja yang sudah puluhan tahun mengabdi dan membesarkan nama Tunjungan Plaza.

“Sungguh disayangkan pihak serikat pekerja “Mitra Karya” yang ada di TP hanya sebagai pajangan dan boneka perusahaan tidak pernah menjembatani dalam bipartit, menurut informasinya serikat pekerja di TP diketuai oleh seorang asisten OM, dan sampai saat ini masih samar samar,” tegas M Efendi Lawyer puluhan karyawan yang di PHK paksa.

Pengacara asal Madura itu menilai PHK yang dilakukan pihak TP diduga tidak sejalan dengan amanat UU no 21 tahun 2000. Terkait dengan hal tersebut, para mantan karyawan TP yang jumlahnya kurang lebih 22 orang masih mencari keadilan yang bagi mereka belum terima.

“Hal itu karena, pihak management mem PHK tidak melalui aturan yang ada di dalam Undang – undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 dan kesepakatan kerja bersama (KKB), yang telah di MoU kan, dalam KKB PT. Pakuwon jati Tbk, bab XIII pasal 45 tentang pemutusan hubungan kerja ayat 2 berbunyi,” pengunduran diri dari hubungan kerja atas kemauan karyawan sendiri dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dalam waktu 1 bulan sebelumnya dan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap perusahaan,” papar Lawyer yang telah berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Dia menjelaskan, dalam bab XII UUK no 13 tahun 2003, pasal 154 ayat b, berbunyi,” pekerja/ buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa adanya indikasi tekanan / intimidasi dari pengusaha,”. Menurutnya ini dilemma dan menjadi boomerang bagi buruh dan tenaga kerja, apalagi putusan Pemutusan Hubungan Industria (PHI) , banyak amanat UUK bab XII , tentang Pemutusan Hubungan Kerja, pasal 150, pasal 151, pasal 152 dan pasal 153 tidak dilaksanakan terkesan semaunya.

Terpisah mantan anggota DPRD Jatim komisi E, KH Abdullah Faqih, mengatakan terkait masalah karyawan TP itu, dirinya akan perjuangkan dan kawal sampai selesai. Pasalnya, Pihak Pakuwon sudah mengabaikan sisi kemanusian.

“PT. Pakuwon Group Tbk, itu perusahaan raksasa dan besar, kok bisa memperlakukan karyawannya yang sudah membesarkan TP seenaknya, saya rasa ini ada oknum yang bermain main di dalam tubuh Pakuwon group ini, saya sendiri merasa iba melihat jerih payah karyawan yang sudah menjadi atau membesarkan PT.Pakuwon jati Tbk, ini DPRD Jatim harus respon dalam hal ini dan menjadi wadah yang baik bagi pekerja/buruh supaya tidak terjadi kesewenang wenangan pengusaha,” tandasnya, usai mendampingi Advokat Efendi ke DPRD Jatim untuk permoonan Hearing Terkait persoalan PHK Paksa dari Tunjungan Plaza. (rr/B5)