UMUM  

Bersama BKN dan BPKP, Komisi A Yos Sudarso Pantau Pelaksanaan Test CPNS Pemkos

RAJAWARTA : Komisi A DPRD Yos Sudarso memantau Pelaksanaan Test CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Pemkos). Pelaksanaan test dilaksanakan di SMP Negeri I Jalan Pacar Ketabang Surabaya.

Ditemui usai memantau pelaksanaan Test CPNS 2021, Budi Leksono Sekretaris Komisi A DPRD Yos Sudarso mengaku senang, karena pelaksanaannya Protokol Kesehatan (Prokes) menjadi keniscayaan. “Tadi saya lihat bagus, karena semua yang terlibat menerapkan Prokes dengan ketat,” ujar pria yang biasa dipanggil Aba Bulek (24/11/2021).

Abah Bulek lalu menjelaskan, test CPNS di lingkungan Pemkos merupakan test yang terakhir. Jadi untuk tahun ini (2021) tidak akan ada test CPNS.

Dalam rekrutmen CPNS 2021 ini lanjut Abah Bulek, jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 146 peserta CPNS. “Dalam pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang,” ulasnya.

Budi Leksono Sekretaris Komisi A DPRD Yos Sudarso saat memantau Pelaksanaan CPNS di Lingkungan Pemkos

Dari jumlah peserta tersebut, ungkapnya, kuota yang disediakan Pemkos berjumlah 68. “Formasinya tenaga kesehatan 51, dan tenaga teknis 17. Jadi jumlahnya yang diterima 68 CPNS,” ulasnya.

Menurut Abah Bulek, test penerimaan CPNS di lingkungan Dinas Kesehatan ini terlihat cukup ketat. Karena dari 164 peserta yang terpilih hanya 68 peserta. “Ini menunjukkan, bahwa Pemkos membutuhkan pegawai yang benar-benar qualifight,” jelasnya.

Sebelum memantau pelaksanaan test CPNS, Bulek menggelar rapat bersama dengan pihak terkait

Dalam pelaksanaannya pun jelas Abah Bulek, tidak seperti rekrutmen CPNS sebelum-sebelumnya, dimana saat itu, rekrutmen CPNS dilaksanakan secara bersamaan (dalam satu tempat)

Sedangkan test CPNS yang di SMP Negeri I ini, ungkapnya, ditempatkan di beberapa ruangan. Sehingga, penerapan prokes terlihat maksimal. “Tempat pelaksanaan test terbagi dalam beberapa ruangan. Ini sangat bagus,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, pelaksanaan test CPNS di SMP Negeri I dipantau oleh beberapa istansi, diantaranya, Komisi A DPRD Yos Sudarso, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.