RAJAWARTA : AH Thoni Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya mendesak Komisi D memanggil dan mempertanyakan persoalan Proyek Seragam Sekolah (PSS) yang dikeluhkan masyarakat.
Alasan mendasarnya, karena beredar isu UMKM yang sejatinya harus melibatkan UMKM (sebagai penjahit) malah tidak dlibatkan. Terbukti ada beberapa UMKM yang masih berkeluh kesah ke AH Thoni yang juga ssbagai politisi Partai Gerinda.
Desakan AH Thoni tersebut direspon Cahyo Siswo Utomo anggota Komisi D DPRD Yos Sudarso. Menurutnya, sebelum ada desakan dari AH Thoni sebenarnya Komisi yang dipimpin Khusnul Khotimah itu sudah memanggil pihak-pihak yang terkait dengan PSS.
“Kami (Komisi D) sebelumnya sudah memanggil Dinas Koperasi dan Perdagangan UMKM terkait hal ini (PSS),” jelas Cahyo mengawali wawancara (20/6/2022).
Tujuan dari pemanggilan itu tuturnya, guna mengevaluasi pelaksanaan PSS di Tahun 2021. “Karena kita mengantisipasi agar kejadian yang kurang mengenakkan di Tahun 2021, bab kisruh seragam sekolah waktu PPDB tidak terulang lagi,” jelas Cahyo kepada rajawarta di ruang Rapat Komisi D.
Dari hasil rapat Komisi D dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan UMKM terungkap bahwa jumlah UMKM yang dilibatkan dalam PSS secara kwantitas lebih banyak dari Tahun 2021.
“Secara jumlah yang mengerjakan di Tahun 2021 ke Tahun 2022 itu melipat. Jika Tahun 2021 sekitar 200san UMKM yang dilibatkan, di Tahun 2022 sekitar 500san UMKM,” ulasnya.
Jika melihat jumlah UMKM yang dilibatkan dalam PSS, maka pengerjaan PSS di Tahun 2022 lebih baik dari Tahun sebelumnya. “Jadi secara logika harus kirsruh yang terjadi pada PPDB Tahun 2021 (tentang seragam) tidak terjadi atau mungkin terkurangi permasalahan tentang seragam,” jelasnya.
Cahyo mengungkapkan, dalam rapat dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan UMKM waktu, Komisi D juga meminta agar melakukan pembinaan terhadap UMKM. “Karena selain Bab kesediaan seragam itu juga bab masalah-masalah teknis lainnya. Misalnya ukuran seragam, warna, itu sudah kami sampaikan,” tukasnya.
Selain hal tersebut diatas tutur Cahyo, Komisi D juga menyampaikan persoalan lain yang banyak dikeluhkan oleh Wali Murid. “Catatan kami berikutnya adalah masalah distribusi seragam. Dalam distribusi ini ada dua Dinas terkait. Selain Dinas Koperasi dan Perdagangan UMKM ada juga Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Cahyo menambahkan, secara umum dalam pertemuan dengan Dinas terkait beberapa waktu lalu menghasilkan sebuah keputusan yang cukup menjanjikan. “Secara umum yang disampaikan kepada kami, adalah permasalahan di Tahun 2021 tidak akan terulang di Tahun 2022 atau mungkin persoalan lebih berkurang. Itu yang disampaikan kepada kami,” tutup Cahyo mengakhiri wawancara.
