RAJAWARTA : Dalam resesnya, John Thamrun banyak mendapat keluhan dari Masyarakat. Namun yang menjadi skala prioritasnya, pertama masalah kesehatan, dimana hingga hari ini masih menjadi keluhan utama dari reses ke reses yang dilaluinya.
“Aspirasi masyarakat yang perlu diperhatikan adalah masalah kesehatan,” cetus John Thamrun di ruang kerjanya (2/2/2023).
Kemudian legislator dari PDIP itu menjelaskan, permasalah kesehatan yang mengemukan dalam resesnya adalah adanya penarikan alat kesehatan dari Kader Surabaya Hebat (KSH). “Dengan alasanya bahwa KSH itu bukan seorang perawat sehingga dianggap tidak mempuanyai keahlian untuk melakukan pemeriksaan terhadap, semacam tekanan darah tinggi, glukosa, kencing manis, asam urat, kolesterol dan seterusnya,” jelasnya.
Alasan penarikan alat kesehatan dari KSH tersebut dipatahkan oleh John Thamrun. Pria yang akrab disapa Pak JT ini menegaskan, jika alasan penarikan alat kesehatan dari KSH, karena membutuhkan keahlian, maka JT tidak sepakat karena alat-alat kesehatan yang dimaksud tidak membutuhkan keahlian khusus.
“Karena alat kesehatan itu dijual secara umum, dan itu tidak melanggar Undang-Undan. Apalagi sebagaian besar kader itu sudah lama sebagai KSH, tentu mereka sudah mempraktekkan hal itu (menggunakan alat kesehatan) sudah bertahun-tahun,” ujarnya.
JT justru khawatir penarikan alat Kesehatan dari KSH akan berdampak pada deteksi dini di lingkungan Warga.
“Kasihan Masyarakat. Kasihannya adalah untuk mengetahui lebih awal dengan melakukan pengecekan rutin, itu kan lebih cepat untuk antisipasi. Jadi jangan menunggu sakit dulu baru diobati,” ujarnya.
Dalam hal ini JT ingin mengatakan, bahwa sebenarnya tugas KSH adalah melakukan deteksi dini dengan alat-alat kesehatan. “Jadi kalau tensinya naik gula darahnya naik, kolestrtolnya naik, asam uratnya naik, itu bisa dilakukan pemeriksaan dengan alat kesehatan yang pernah diberikan Pemkos ke Puskesmas untuk diberikan ke KSH,” jelasnya.
Oleh karena TJ sangat berharap, agar alat-alat kesehatan itu tidak ditarik dari KSH. “Saya tidak mengetahui pasti apakah ini kebijakan walikota atau kebijakan lokal, puskesmas atau Dinkes. Yang pasti adalah alat kesehatan itu sangat berguna untuk memantau lebih awal situasi kesehatan masyarakat,” tukasnya.
Berikutnya adalah persoalan gedung sekolah SMP yang ada di kawasan-kawasan yang memunculkan persoalan. “Zonasi ini banyak menimbulkan persoalan di masyarakat. Sehingga ada warga yang rumahnya tidak jauh dari segi ukuran zonasi tapi mereka tidak bisa masuk, karena mereka di luar zona,” jelasnya.
Persoalan ini tutur JT, karena gedung sekolah tekhusus untuk SMP masih kurang. Oleh karenanya, JT berharap agar Pemkos mau menambah jumlah gedung sekolah. “Karena perbandingan antara gedung, daya tampung sekolah dengan jumlah masyarakat belum seimbang. Sementara anak-anak harus sekolah,” pungkasnya.
