RAJAWARTA : Dari hasil reses diawal tajun 2023, Agoeng Prasodjo politisi Partai Golkar DPRD Yos Saudarso menyoroti data MBR, Pengadaan barang untuk Kader Surabaya (KSH), begitu juga dana untuk bantuan sarana di tiap RW.
“Dari hasil itu, yang paling penting, masalah pendataan MBR. Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah pengadaan barang untuk Kader Surabaya Hebat,dan bantun sarana untuk RW,” jelas Agoeng yang juga sekretaris Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya (3/2/2023).
Masalah data MBR di lapangan tutur Agoeng diperlukan ada pembenahan. Sebab, dari hasil reses masih banyak ditemukan warga miskin yang tidak masuk MBR. Akibatnya, banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, malah tidak mendapatkannya.
Masalah lainnya tutur Agoeng, ada warga Surabaya yang sebelumnya terdaftar sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah, di tahun 2023 ini tidak lagi terdaftar sebagai MBR.
“Itu yang harus diluruskan. Artinya klasifikasi apa yang dia dapat, klasifikasi mana yang dia tidak dapat. Jadi harus segera diluruskan,” tukas Agoeng di ruang rapat Komisi C.
Karena kalau tidak. Maka akan banyak warga di Surabaya yang tidak akan tersentuh oleh program-program pemerintah. Misalnya seperti bantuan permakanan dan lain sebagainya.
“Saya kasihan pada mereka. Padahal di bawah hidupnya belum makmur. Masih ada yang belum punya rumah, belum punya pekerjaan dan seterusnya. Sekarang mereka tidak dapat bantuan dari Pemkos,” ulasnya.
Disebutkan kemiskinan di Surabaya angka kemiskinan sudah turun hingga 80%. Bagaimana anda menyikapi hal tersebut? Sambil tertawa Agoeng mempertanyakan penurunan angka Kemiskinan itu.
“Turun kemana (angka Kemiskinan), apa angka statistiknya atau angka kemiskinannya turun ke anak cucu kita,” urainya sambil tertawa lebar, seraya menjelaskan angka yang tertulis dalam data dengan fakta tidak sama.
Persoalan data MBR, persoalan Pertama. Persoalan Kedua yang menurut Agoeng sangat penting adalah persoalan pengadaan barang untuk Kader Surabaya Hebat alias KSH.
Dalam reses, banyak KSH yang berkeluh kesah tentang pengadaan barang yang dinilai banyak kalangan kualitasnya masih jauh dari asa. “Ya ditengoklah. Programnya KSH,” ujarnya.
Karena tutur Agoeng, anggaran untuk pengadaan barang untuk KSH (Jilbab, kaos, dan sepatu) dianggarkan Rp 400ribu. Tapi faktanya, barang diterima KSH tidak sampai 400ribu. “Artinya antara barang dengan nilai yang ditetapkan sangat tidak sesuai,” ujarnya.
“Oh iya tahun 2022 itu banggar sepekat memberikan terop, kursi, sound sistem ke para ketua RW. Yang terjadi di lapangan, ada yang dapat ada juga yang tidak dapat,” ujarnya.
Ingat ungkap Agoeng, anggaran untuk RW itu sudah dianggarkan tahun 2022. Seharusnya, diakhir 2022 bantuan itu sudah terealisasi. “Dalam reses kemarin (Januari 2023) masih ada laporan dari RW yang belum menerima bantuan terop, kursi, dan sound sistem. Dalam hal ini saya mempertanyakan ke Pemkos. Kemana anggaran milyaran rupiah itu, kenapa RW-RW i Surabaya masih belum menerima bantuan itu?,” ucap Agoeng mengakhiri wawancara.
