RAJAWARTA : Pasca memindahan PKL masjid Agung ke satu lokasi (lapangan sebelah Masjid Agung), belakangan banyak mendapat sorotan dari sejumlah pengunjung dan pedagang.
Bagaimana tidak? Pemindahan yang seharusnya membawa berkah untuk PKL, tapi faktanya ada beberapa persoalan yang sangat membutuhkan perhatian Pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi.
Salah satu soal yang mendera PKL Masjid Agung adalah, beredarnya kabar yang menyebutkan, terjadi jual beli stand atau lapak. Padahal, dalam kesepakatannya, tidak ada jual beli lapak.
Imam Syafii Anggota DPRD Yos Sudarso saat dimintai keterangan tidak membantah, munculnya persoalan di PKL Masjid Agung. Termasuk beredarnya dugaan jual beli lapak.
“Alhamdulillah, PKL sudah mendapatkan tempat. Tapi ternyata belum bisa menyelesaikan masalah. Pertama, ada ketidakadilan, kedua yang saya mendengar ada yang memperjualbelikan (lapak),” ujar Imam, politisi Partai Nasdem (10/1/2023).
Atas informasi yang diterimanya, utamanya terkait dengan jual beli lapak. Legislator dapil 1 itu, mendesak Pemerintah Kota Surabaya (PEMKOS) segera melakukan tindakan tegas.
“Kalau ini terbukti (menjual lapak), Pemkos harus bertindak keras. Bukan cuma mengeluarkan mereka dari situ, kalau ada unsur pidananya dilaporkan saja ke polisi agar ada efek jera,” desak Imam, kepada Dinas Koperasi.
Anda tadi menyebut ada ketidakadilan di Lokasi PKL Masjid Agung. Ketidakadilan seperti apa? Tanya media ini.
Sejenak Imam berpikir lalu mengatakan, ada beberapa koordinator yang bertindak merugikan koordinator yang lain.
“Misalnya begini, ada beberapa koordinator dia bisa mendapat lebih banyak lapak. Termasuk bisa mengusai lahan parkir, seperti itu. Kuncinya keadilan. Selama tidak ada keadilan, pasti muncul persoalan,” ujarnya.
Imam mengungkapkan, agar persoalan di PKL Masjid Agung tidak berlarut-larut. Maka Imam menyarankan Dinas Koperasi tidak tinggal diam.
“Supaya persoalan itu bisa diminimalisasi, Eee dinas terkait dari Pemkos harus turun untuk langsung mengelola manajemen di PKL Masjid Agung. Jangan diserahkan ke koordinator yang mereka dulu jualan di sekitar Masjid,” pungkasnya.
Dia menambahkan, Komisi yang membidangi PKL harus segera memindaklanjuti persoalan yang membuat resah di lingkungan pedagang. “Yang membidangi PKL, Komisi B. Saya berharap bisa ditindaklanjuti,” harap Imam, menyudahi wawancara.
