RAJAWARTA : Sebagian Wakil rakyat di DPRD Yos Sudarso terusik oleh terbitnya Perwali 42/2021 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
Pasalnya, Perwali yang terbit 1 Juli 2021 tersebut, diduga mengkebiri salah satu peran dewan dalam membantu kebutuhan konstituennya di kampungnya masing-masing.
Selain diduga telah mengkebiri peran dewan, Perwali atas inisiatif Walikota Surabaya tersebut, diduga melanggar peraturan yang diatasnya, yakni peraturan Gubernur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Hal tersebut diatas, diungkapkan Mahmud kepada rajawarta. Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan Perwali 42/2021, bahkan Mahmud berjanji akan menegur Walikota atas terbitnya Perwali yang diduga bermuatan politik. Silahkan simak pernyataan Lengkap, M Machmud kepada rajawarta di bawah ini :
