RAJAWARTA : Setelah menjalani proses hukum di Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, satu dari enam tersangka korupsi jasmas Pemkot Surabaya 2016, Dharmawan alias Aden, mengajukan penangguhan penahanan ke Majelus Hakim Tipikor, Surabaya.
“Sementara yang ajukan terdakwa Darmawan saja, terdakwa Sugito kita tidak tau. Karena dia punya hak untuk mengajukan kapan saja selama mereka masih dalam status ditahan,” jelas Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Tanjung Perak, Muhammad Fadhil, Kamis (7/11).
Fadhil mengaku pihaknya tidak akan ikut campur terhadap mengajuan Aden. Karena itu sudah masuk wilayah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.
“Masuk ranah hakim jadi itu menjadi kewenangan hakim apakah akan menerima atau menolak kita tidak ikut campur dalam persoalan itu,” pungkasnya.
Seperti diketahui Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya untuk program jasmas.
Dalam kasus ini, total sudah ada tujuh orang yang dapat diringkus penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.
Satu orang merupakan pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara dan saat ini sedang mengajukan banding.
Sedangkan enam lainnya terdiri dari anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta lima mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yakni Sugito, Syaiful Aidy, Dini Rijanti Darmawan dan Binti Rochma.
Saat ini Darmawan dan Sugito berstatus terdakwa yang sedang menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Sedangkan empat lainnya yakni Syaiful Aidy, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Ratih Retnowati masih berstatus tersangka dan meringkuk di cabang rutan klas I Surabaya pada Kejati Jatim.
Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.
Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.
Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.
Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi Chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.
