SURABAYA – Sutadi anggota Komisi D DPRD Surabaya meminta kepada Pemkot Surabaya untuk tidak terlalu berharap bisa kembali mengelola SMA/SMK dengan dalih bisa menggratiskan seluruh biaya kepada siswanya.
“Saya pikir Bu Risma tidak perlu membuang energi untuk menarik kembali pengelolaan SMA/SMK, karena di UU 23 sudah jelas menyebutkan bahwa wewenang pengelolaannya diserahkan ke Provinsi. Karena solusinya mudah. Ketika Bu Khofifah menjabat Gubernur dan melaksanakan program pendidikan gratis, maka persoalannya selesai,” ucap Sutadi kepada media ini. Senin (4/03/2019)
Politisi asal Partai Gerindra ini menyarankan kepada Risma Wali Kota untuk menyalurkan energinya ke program lain yang jauh lebih urgen ketimbang harus terus memikirkan soal pengelolaan SMA/SMK
“Anggaran yang telah disiapkan untuk pengelolaan SMA/SMK kan bisa dialokasikan ke program-program lain, salahsatunya untuk gaji guru-guru sekolah swasta yang akan disetarakan UMK, kan sampai hari ini belum, itu yang mestinya harus diselesaikan dengan segera,” tandasnya.
Mantan birokrasi dengan jabatan terakhir Asisten 1 Pemkot Surabaya ini, menegaskan jika soal pendidikan gratis di seluruh negeri seharusnya sudah terlaksana, karena hal ini juga menjadi kewajiban Presiden, Gubernur dan Bapati maupun Wali Kota.
“Jadi untuk apa Pemkot Surabaya ngotot mengambil alih pengelolaan SMA/SMK jika program pendidikan gratis juga akan dilaksanakan oleh Gubenur,” pungkasnya.
