Komisi D DPRD Surabaya Gelar Pertemuan dengan Kepala Puskesmas, Bahas Solusi Masalah Kesehatan Warga

Komisi A DPRD Kota Surabaya bersama Kepala Puskesmas se Surabaya

SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat evaluasi terkait pelayanan kesehatan di Kota Surabaya. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan kesehatan dan untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan optimal.

Dalam rapat tersebut, Komisi D mengundang para kepala puskesmas se-Kota Surabaya sebagai pihak yang langsung terlibat dalam pelayanan kesehatan di lapangan. Mereka diminta untuk memberikan paparan terkait kondisi pelayanan di masing-masing puskesmas, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang telah atau akan diimplementasikan.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir mengatakan bahwa pertemuan dengan para kepala puskesmas se-Kota Surabaya untuk membahas evaluasi pelayanan kesehatan. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara DPRD, kepala puskesmas, dan dinas terkait dalam menangani berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi warga.

“Biasanya itu laporan-laporan warga kita sampaikan ke puskesmas sehingga kepala puskesmas mungkin kurang cair komunikasinya. Jadi dengan adanya pertemuan ini kita bisa mencairkan suasana tujuannya adalah berkoordinasi untuk mencari solusi solusi yang terbaik kalau misalnya ada permasalahan diwarga,” ungkapnya. Selasa,(26/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Komisi D menerima banyak masukan dari kepala puskesmas terkait permasalahan di lapangan. Seperti halnya, Permasalahan BPJS Kesehatan, Program 1 Ambulans 1 Kelurahan, yang menghadapi beberapa tantangan teknis dan operasional dan Program 1 RW 1 Tenaga Kesehatan (Nakes).

“Kami banyak memberikan saran untuk menangani permasalahan tersebut, dan ke depannya kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Kesehatan, untuk memperbaikinya,” tambah Ketua Komisi D.

Terkait program satu RW satu Nakes, politisi Golkar mengatakan bahwa permasalahannya ada di kondisi fasilitas dan fokus utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

“Apakah sudah memadai atau belum. Ada beberapa Balai RW juga masih meminta Waktu agar ada nakesnya, karena ruangannya juga masih digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya,’ imbuhnya.