SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya menggelar rapat perdana terkait evaluasi pelaksanaan program pada triwulan III dan persiapan program triwulan IV tahun ini.
Rapat ini melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Bagian Administrasi Pembangunan, PPKAD (Perangkat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), serta Bapenda (Badan Pendapatan Daerah).
Dalam rapat tersebut, fokus utama adalah mengevaluasi capaian program pemerintah Kota Surabaya pada triwulan ketiga dan memastikan agar seluruh program pemerintah kota tetap berjalan optimal hingga akhir tahun.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, M.Eri Irawan mengatakan jika pihaknya juga sempat melakukan evaluasi soal realisasi PAD yang secara prosentasi memang lebih baik dari tahun sebelumnya. Realisasi per bulan Okotober di angka 73,62 % yang tahun lalu sekitar 72 %.
“Jadi ini ada progres pertama menunjukkan bagaimana sumber sumber pendapatan didaerah bisa digali dengan baik. Yang ke dua menunjukkan pemulihan ekonomi terus membaik di Kota Surabaya sehingga pendapatan di daerah trendnya meninggkat,” tegas Eri sapaan akrab dari Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Selasa, (22/10/24).
Komisi C DPRD Kota Surabaya menegaskan komitmen DPRD Kota Surabaya untuk mengawal jalannya program-program tersebut.
Hal ini penting untuk memastikan agar pembangunan di Kota Surabaya dapat terus berlanjut sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Saya kira kita optimis meskipun ada tantangan fiskal mungkin nanti ada beberapa hal yang belum tercapai tetapi jangan samapi belanja belanja prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat soal infrastruktur,kemudian penanganan banjir karena memasuki musim hujan,kemudian manajemen persampahan dan segala macem bisa lebih optimal,” imbuhnya.
Di tempat yang sama Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya menyampaikan rasa kekhawatiran terkait pendapatan daerah yang tidak mencapai target APBD 2024. Meski pendapatan naik dari Rp10,8 triliun menjadi Rp11,5 triliun sementara kesanggupan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diperkirakan hanya mencapai Rp10,5 triliun.
“Dari proyeksi hingga Desember 2024, pendapatan hanya akan mencapai Rp10,5 triliun, sehingga ada selisih Rp1 triliun yang nantinya akan dirasionalisasi oleh pemerintah kota. Kami sangat menekankan agar kegiatan-kegiatan prioritas dan aspirasi masyarakat yang sudah dititipkan melalui DPRD tetap menjadi fokus utama pemerintah kota, karena Rp1 triliun bukan angka yang kecil,” tutup Aning Rahmawati.
