RAJAWARTA : Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, meminta Pemerintah Kota Surabaya atau Pemkos tidak Diskriminasi dalam melayani Warganya. Permintaan Luthfiyah ini bukan tanpa alasan. Sebab, berdasarkan laporan warga, masih ada sebagian warga yang belum tersentuh layanan Pemkos.
Di ruang rapat Komisi B DPRD Yos Sudarso, politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, dalam reses beberapa waktu lalu. Warga di Pabean Cantikan mengeluh karena beberapa usulannya ditolak oleh Pemkos. Padahal yang diusulkan warga, usulan yang terkait dengan kebutuhan dasar. “Saya minta Pemkos tidak diskriminasi ke warga Pabean Cantikan,” cetusnya (13/2/2023), siang.
Lebih lanjut legislator Dapil II menjelaskan, ditolaknya usulan warga tersebut, karena status lahan yang ditempati warga Pabean Cantikan, status lahannya milik Pelindo.
“Contohnya, warga mengusulkan pembangunan sumur untuk antisipasi kebakaran, dll, ditolak semua. Padahal Damkar membangun sumur dimana-mana. Tapi kalau di Pabean Cantikan ditolak,” jelasnya.
Wanita berjilbab itu menyadari bahwa, lahan yang ditempati warga Pabean Cantikan, milik Pelindo. Tapi, baik Pelindo maupun Pemkos juga perlu menyadari bahwa penduduk di Pabean Cantikan bagian dari warga Surabaya. “Mereka warga Surabaya, mereka juga bayar pajak, bahkan bayar PBB,” ulasnya.
Dia melanjutkan, sebagai Warga Surabaya, Warga Pabean Cantikan juga membutuhkan, kebutuhan seperti warga Surabaya lainnya. Misalnya, mereka ingin terbebas dari banjir, memiliki sumur untuk mengatisipasi kebakaran dan seterusnya.
“Saya meminta kepada Pemkos maupun Pelindo untuk memikirkan dari sisi kemanusiaannya. Mereka juga manusia seperti warga Surabaya lainnya. Kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi,” ujarnya.
Coba bayangkan tutur Luthfiyah, apa yang akan terjadi kalau terjadi kebakaran di Pabean Cantikan. “Karena mereka tidak memiliki sumur, kalau terjadi kebakaran siapa yang akan bertanggung jawab. Jadi menurut saya jangan terpaku pada status lahan, tapi dari sisi kemanusiaannya,” tukasnya.
Oleh karenanya, Luthfiyah berharap, Pemkos dan Pelindo harus berkolabori, berkoordinasi untuk memikirkan jalan tengah dari persoalan lahan di Pabean Cantikan. “Saya harap, Pelindo dan Pemkos mau berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Pabean Cantikan,” pungkasnya.
