RAJAWARTA : Arief Fathoni Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Yos Sudarso meniban menyumbangkan buah pikirnya atas rencana kenaikan Tarif PDAM dan putar belit Perbaikan Jaringan Pipa milik BUMD Pemkos.
Dalam hal ini, Arief Fathoni lebih tertarik menilik pada kesalahan komunikasi yang dilakukan Dirut PDAM Surya Sembada, Arief Wisnu Cahyono.
“Saya pikir kita jangan terjebak pada diksi kenaikan semata ya. Karena sebenarnya kebijakan ini kan ada satu sisi kenaikan golongan tertentu, ada juga yang digratiskan golongan tertentu,” ujarnya, Thoni mengawali ulasannya (25/11/2022).
Pesan RAJAWARTA : Lestarikan Bahasa Daerah, Duniakan Bahasa Indonesia
Thoni menuturkan, Temperau Komunikasi Dirut PDAM terletak pada komunikasi yang terkesan melempar tanggung jawab pada Eri Cahyadi, Walikota Surabaya.
“Kanaikan tarif dan perbaikan jaringan PDAM ini harus dikomunikasikan dengan baik. Sehingga PDAM tidak melemparkan beban persoalan ini ke Walikota Sirabaya,” tukasnya.
Dengan terciptanya temparau komunikasi ini, maka terlihat dampak negatif kenaikan dan perbaikan jaringan pipa PDAM bermuara ke Walikota.
“Karena hari ini saya lihat pro dan kontra sasarannya ke Walikota,” cetus Thoni, bernada menyesal.
Salah satu temparau PDAM yang sangat membuat gelisah Ketua DPD Partai Golkar ini adalah pernyataan PDAM yang menyatakan, kenaikan tarif dan perbaikan jaringan PDAM atas kemauan dan kehendak Walikota.
“Apalagi Komunikasinya PDAM ini menyatakan, bahwa bola ini (kenaikan tarif dan perbaikan jaringan pipa) ada di tangan Walikota. Menurut saya ini tidak bagus,” ujarnya.
Kenapa tidak bagus? Karena Dirut PDAM terpilih dan ditunjuk oleh Walikota untuk bertanggung jawab penuh dengan apa yang terjadi di PDAM, termasuk Putar belit kenaikan dan perbaikan jaringan PDAM.
“Artinya, Walikota sudah menunjuk, bahwa direktur PDAM itu, untuk menjalankan organisasi ini baik ke dalam maupun ke luar,” tegasnya.
Thoni menganggap wajar, jika setiap persoalan yang terjadi di PDAM Surya Sembada dikomunikasi dengan Walikota. Namun, bukan berarti melempar beban ke Walikota.
“Bahwa ada hal-hal yang harus dikomunikasikan dengan pemegang saham, dalam hal ini Pemkos, itu wajar. Tetapi PDAM harus ambil posisi. Jadi ini problem komunikasi yang tidak baik di tubuh PDAM,” tambahnya.
Oleh karenanya, Thoni berharap, kedepannya PDAM menjelaskan manfaat dari perbaikan jaringan pipa. “Perbaiki tata cara komunikasinya ke masyarakat. Sehingga masyarakat memahami apapun kebijakan PDAM,” pungkasnya.
