RAJAWARTA : Memasuki catur wulan kedua tahun 2022 beasiswa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada warga Surabaya usia sekolah SMA/SMK/MA sederajat urung terealisasi. Hal ini lantas menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti.
Kepada awak media, Pimpinan DPRD Surabaya tersebut menegaskan agar Pemkot dapat segera mencairkan program beasiswa yang diperuntukan bagi 13 ribu siswa kurang mampu (MBR) yang mencakup uang 200 ribu per bulan dan seragam.
“Saya mendorong dengan sangat kepada Pemkot untuk segera mencairkan beasiswa SMA/SMK, karena secara anggaran kita sudah ada di APBD 2022 ini” lugasnya.
Legislator PKS itu menambahkan bila masih ada anak SMA/SMK yang belum terdaftar maka Pemkot harus mendata secara langsung. Di lain pihak ia juga menilai bahwa Pemkot semestinya memiliki data anak-anak usia SMA/SMK MBR, siapa saja dan ada dimana.
“Bagi yang sudah mendaftar dan terpenuhi (kriterianya). Maka saya mendorong untuk segera dicairkan di bulan ini, Agustus ini mestinya sudah cair,” imbuhnya.
Adapun pelajar SMA/SMK yang belum mendaftar Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang SMA/SMK/MA sederajat lantaran syarat-syarat tertentu, politisi PKS tersebut menekankan agar Pemkot dapat melakukan langkah jemput bola.
“Selama dia MBR atau dari keuarga tidak mampu, semestinya bisa dibantu,” pungkas Reni sapaan akrab wakil rakyat tersebut.
“Selama dia MBR atau dari keuarga tidak mampu, semestinya bisa dibantu,” pungkas Reni sapaan akrab wakil rakyat tersebut.
Menurut politisi PKS ini, agar semua anak dari keuarga tidak mampu bisa terbantu mekanisme pembiayaan bisa dilakukan perubahan dari yang sebelumnya beasiswa menjadi bantuan pendidikan melalui APBD 2022 Perubahan.
“Penganggaran melalui anggaran bantuan sosial sebagaimana yang pernah saya usulkan saat periode lalu di tahun 2017,” jelas Reni.
Karenanya, Reni pun meminta agar Pemkot dapat proaktif menyasar para siswa SMA/SMK/MA yang belum tersentuh untuk kemudian bisa ditambahkan dalam Perubahan Anggaran Keangan (PAK) APBD tahun 2022.
“Di PAK nanti bisa menambah kurang lebih menjadi 25 ribu anak SMA/SMK dari keluarga MBR bisa langsung secara otomatis dibantu Pemkot selama dia terdata MBR, akurasi data MBR juga harus segera diperbaiki agar data dan fakta presisi,”jelas Reni.
Reni beharap ketika program ini bisa berjalan maka di tahun 2023 mendatang dapat kembali dilanjutkan.
“Jadi tidak lagi kita temukan, anak-anak usia SMA/SMK/MA putus sekolah karena terkendala biaya dan karena itu lalu lalu ijazah tertahan, tidak bisa ujian, dan lain-lain sebagaimana persoalan-persoalan yang kami terima di DPRD Surabaya,” terangnya.
Sebagai informasi, tahun 2022 ini DPRD Kota Surabaya telah menyepakati anggaran beasiswa SMA/SMK yang akan diberikan kepada warga Surabaya khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Diketahui pula, sejak 2017 lalu Reni pun telah aktif menyuarakan dan memperjuangkan agar bantuan pendidikan tersebut dapat disalurkan kepada pelajar SMA/SMK MBR ketika pengelolaannya dialihkan menjadi wewenang pemerintah provinsi.
Hal ini lantaran alumnus ITS dan UNAIR itu kerap menemui warga yang terkendala pada sisi pendidikan baik saat turun ke masyarakat, bertemu para orang tua hingga anak-anak mapun pengaduan yang ia terima.
