RAJAWARTA : Hari ini (29/09/2021) DPRD Kota Surabaya telah melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda pandangan akhir setiap fraksi tentang Raperda Perubahan APBD 2021. Setelah dilakukan pembahasan pada masing-masing komisi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya, Fraksi PSI secara umum menyoroti beberapa poin prioritas dari kinerja OPD hingga Agustus 2021, serta rencana perubahan anggarannya.
Beberapa poin prioritas tersebut yang ada pada Komisi B yakni berkaitan dengan PD Pasar Surya dan PD Rumah Pemotongan Hewan yang kinerjanya masih di bawah target yang ditetapkan, serta peningkatan anggaran pada beberapa kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
“Fraksi PSI akan terus mendorong kedua BUMD ini untuk mengidentifikasi pos-pos yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatan. Diharapkan kedepannya penarikan retribusi seperti untuk iuran perpasaran, parkir, ijin-ijin, dan pengembangan pasar dapat beralih ke platform digita” ujar Tjutjuk Supariono selaku Ketua Fraksi PSI.
“Kemudian terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kami mencatat bahwa kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, serta Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan, masing-masing anggarannya naik dari Rp 199 juta menjadi 1,7 miliar, dan untuk kegiatan kedua dari Rp 1,1 miliar menjadi 2,1 miliar. Sementara, realisasi anggarannya masih kurang dari 50%. Untuk itu kami mendorong agar kinerja dinas dapat terus digenjot, sehingga capaian realisasi untuk kedua kegiatan ini dapat maksimal di akhir tahun. Kami juga berharap pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian meningkat dibandingkan tahun lalu” papar Tjutjuk.
Poin prioritas berikutnya yakni berkaitan dengan penyelesaian kajian dan perancangan tambahan RSUD untuk wilayah Timur dan Selatan yang ada pada Komisi C. Menurut Tjutjuk, tahapan administrasi dan rancangan harapannya dapat dituntaskan tahun ini, sehingga pembangunan fisik dapat mulai dikerjakan tahun depan. Sebab, pembangunan RSUD ini sangat penting untuk pemerataan kesehatan bagi seluruh warga Surabaya.
“Di samping itu, kami juga memberi apresiasi pada Pemkot yang sudah melunasi insentif bagi nakes sampai bulan Agustus 2021. Namun, kami juga berharap bahwa insentif ini dapat diberikan pada para tenaga pendukung atau support system yang ada di RS maupun puskesmas” ujar Tjutjuk.
Sebagai Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk juga menggaris bawahi isu-isu kesejahteraan rakyat yang ada di Komisi D. Dalam hal ini, fraksi PSI menyoroti permasalahan pada kegiatan kepemudaan, pelatihan kerja, serta fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
“Kami mencatat bahwa terdapat kegiatan-kegiatan kepemudaan serta pelatihan yang anggarannya menurun drastis, di antaranya yaitu Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif, Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula, serta Kerjasama dengan Sektor Swasta terkait Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, masing-masing kegiatan ini menunjukkan kinerja yang belum optimal. Hal ini dilihat dari penyerapan anggaran yang masih di bawah 13% sampai dengan Agustus 2021” terang Tjutjuk.
“Sehubungan dengan pelatihan kerja, kami mencatat bahwa masih banyak peserta pelatihan yang belum sepenuhnya direkomendasikan kepada perusahaan untuk menjadi tenaga kerja. Maka, kami mengimbau agar Disnaker dapat memperluas kerjasama dengan perusahaan untuk memaksimalkan penempatan tenaga kerja. Di samping itu, kami juga meminta Pemkot agar dapat melibatkan teman-teman disabilitas ini dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan dan kewirausahaan” ujar Tjutjuk.
Kemudian terkait dengan fasilitasi bansos, menurutnya, anggaran untuk kegiatan ini berkurang sebesar 5,6%. Sementara, target untuk pelaksanaan program ini juga diturunkan dari 24 menjadi 22 kali. Bansos kemudian menjadi hal yang banyak diharapkan dan diandalkan masyarakat di tengah masa pandemi ini. Dengan anggaran yang baru terserap 32,49% sampai Agustus 2021, Fraksi PSI mendorong agar distribusi bansos ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
