UMUM  

Yona Bagus Politisi Gerindra Soroti Warga Ber-KTP Rumah Ibadah

RAJAWARTA – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyoroti maraknya praktik penggunaan alamat rumah ibadah sebagai domisili dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh sejumlah warga pendatang. Ia menegaskan bahwa praktik ini bertentangan dengan aturan administrasi kependudukan dan berpotensi membuka celah penyalahgunaan sistem.

Menurut Yona, sejumlah warga yang tidak berdomisili resmi di Surabaya memilih mencantumkan alamat gereja atau masjid sebagai alamat pada KTP mereka. Ia mengungkapkan adanya tekanan dari pihak eksternal agar permohonan-permohonan semacam ini tetap diproses, meskipun tidak sesuai dengan aturan.

“Ada pihak-pihak tertentu yang meminta bantuan untuk menerbitkan KTP menggunakan alamat rumah ibadah. Ini tidak bisa dibenarkan, kecuali untuk mereka yang benar-benar tinggal dan memiliki fungsi khusus di tempat ibadah tersebut, seperti pendeta atau marbot,” ujar Yona, Kamis (15/5/2025).

Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menilai bahwa fenomena ini sudah melampaui batas toleransi. Ia mengkhawatirkan praktik tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan tertentu, seperti akses pendidikan, pekerjaan, atau layanan publik, dengan cara yang tidak sah.

“Kalau jumlahnya cukup banyak, ini sudah tidak masuk akal. Bisa jadi tujuannya adalah untuk memanipulasi sistem administrasi kependudukan,” imbuhnya.

Yona juga menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang membolehkan rumah ibadah digunakan sebagai alamat domisili pada KTP secara umum. Ia merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang selama ini sering disalahartikan.

“Peraturan itu hanya mengatur pendirian rumah ibadah dan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tidak ada ketentuan yang menyebut rumah ibadah bisa dijadikan alamat domisili KTP,” jelasnya.

Politikus Gerindra tersebut mencurigai bahwa sebagian besar pemohon KTP dengan alamat rumah ibadah berasal dari luar daerah, seperti kawasan Indonesia Timur atau wilayah tapal kuda, yang tidak memiliki alamat tetap di Surabaya.

“Contohnya ada yang berasal dari luar daerah dan tinggal di Surabaya tanpa alamat resmi. Akhirnya alamat gereja atau masjid digunakan untuk menyiasati syarat administrasi,” terangnya.

Namun, Yona menekankan pentingnya membedakan kasus yang benar-benar sah. Ia mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, penggunaan alamat rumah ibadah bisa diterima, seperti bagi petugas keagamaan yang tinggal dan menjalankan fungsi di lokasi tersebut.

“Kalau memang tinggal di sana dan bertugas secara resmi, tentu itu bisa diterima. Biasanya mereka punya ruang tinggal atau mess di kompleks ibadah,” katanya.

Ia pun meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk lebih tegas dalam menindaklanjuti permohonan serupa dan tidak tunduk pada tekanan pihak luar. Yona juga mendorong adanya regulasi lebih spesifik untuk mengatur masalah ini.

“Ini bukan soal SARA, tapi soal tertib administrasi dan etika kependudukan. Rumah ibadah tidak boleh dijadikan sarana manipulasi data,” pungkasnya.