Refleksi Akhir Tahun, Ketika Destinasi Unggulan Terhambat Infrastruktur dan Minim Inovasi
SURABAYA – Libur akhir tahun kerap menjadi momentum emas bagi sektor pariwisata. Namun di Surabaya, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh salah satu destinasi unggulannya: Kebun Raya Mangrove Surabaya. Kawasan yang diresmikan pada Juli 2023 ini mencakup tiga lokasi utama—Wonorejo, Gunung Anyar, dan Medokan Sawah—dengan luas total sekitar 34 hektare dan diklaim sebagai satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia.
Di atas kertas, kawasan ini menyimpan daya tarik besar sebagai wisata alam, edukasi, sekaligus konservasi. Namun, menjelang akhir 2025, realitas di lapangan menunjukkan pengelolaan yang belum beranjak jauh dari pola lama.
Pengunjung dikenai tiket masuk Rp15.000 untuk dewasa, sementara anak-anak gratis. Biaya parkir dipatok Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Wisatawan yang ingin menyusuri hutan mangrove dengan perahu masih harus merogoh kocek tambahan Rp25.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak, berlaku pulang-pergi. Skema tarif berlapis ini kerap dinilai belum sebanding dengan kualitas layanan yang diterima.
Infrastruktur Dasar Masih Jadi Masalah
Akses menuju kawasan wisata menjadi keluhan paling sering terdengar. Minimnya transportasi umum memaksa pengunjung mengandalkan kendaraan pribadi atau layanan transportasi daring. Kondisi ini membuat wisata yang seharusnya inklusif justru terasa eksklusif.
“Sepanjang jalan hampir tidak ada penunjuk arah. Yang terlihat justru arah ke bozem Wonorejo. Sisanya harus tanya warga dan mengandalkan peta digital, takut salah jalan,” ujar Maria, pengunjung yang datang bersama keluarganya menggunakan sepeda motor.
Padahal, persoalan ini bukan hal baru. Studi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya pada 2020 telah mengidentifikasi sejumlah hambatan utama pengembangan ekowisata mangrove, mulai dari ketiadaan angkutan umum, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga kurangnya papan penunjuk lokasi.
Lima tahun berselang, sebagian besar masalah tersebut masih belum tertangani secara signifikan. Sejumlah rencana pengembangan yang kembali dimunculkan pada 2025—seperti perluasan jogging track dan pembangunan sentra kuliner—belum tampak nyata di lapangan.
“Sentra kulinernya hanya ada nama. Lapaknya kosong, mejanya ada tapi tidak ada penjual. Tadi mau beli minum juga tidak ada. Kalau ke sini lagi, sepertinya harus bawa bekal sendiri,” tutur Arya, pengunjung lain, dengan nada kecewa.
Konservasi dan Kepentingan Ekonomi yang Berseberangan
Di balik wajah wisata, persoalan lingkungan masih membayangi. Data Universitas Airlangga menunjukkan sekitar 40 persen atau sekitar 400 hektare hutan mangrove di kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) mengalami kerusakan. Panjang garis pantai mangrove yang dulunya mencapai hampir 30 kilometer kini menyusut drastis menjadi sekitar 8,7 kilometer, dengan ketebalan rata-rata kurang dari 50 meter.
Alih fungsi lahan menjadi tambak menjadi salah satu penyebab utama. Konflik kepemilikan antara pemerintah dan warga yang telah lama mengelola lahan pun belum menemukan solusi yang adil. Pemerintah menuntut konservasi, sementara masyarakat kehilangan sumber penghidupan tanpa kompensasi memadai.
Upaya rehabilitasi mangrove juga belum optimal. Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama DKPP Surabaya mencatat tingkat kegagalan tanam mangrove mencapai 5–10 persen. Penyebabnya beragam, mulai dari ketidaksesuaian jenis tanaman, waktu tanam yang kurang tepat, hingga sampah plastik yang menutup akar dan menghambat pertumbuhan.
Kritik DPRD: Pariwisata Berjalan di Tempat
Sorotan tajam datang dari DPRD Surabaya. Anggota Fraksi Gerindra, Yona Bagus Widyatmoko, menilai sektor pariwisata kota ini, termasuk wisata mangrove, cenderung stagnan dan minim terobosan.
“Di tengah tekanan fiskal dan berkurangnya dana pusat, pariwisata seharusnya jadi penggerak PAD. Kalau dikelola tanpa visi dan keberanian berinovasi, hasilnya ya begini-begini saja,” ujarnya.
Ia menilai pola pengelolaan setengah hati juga terlihat di sejumlah aset wisata lain milik Pemkot Surabaya. Hingga pertengahan 2024, rata-rata kunjungan Kebun Raya Mangrove tercatat sekitar enam ribu orang per bulan—angka yang dinilai jauh dari potensi kota sebesar Surabaya.
Tertinggal di Era Wisata Digital
Di tengah tren wisata berbasis pengalaman dan teknologi, Kebun Raya Mangrove Surabaya masih berkutat pada konsep konvensional. Spot foto dan menara pandang memang tersedia, begitu pula jalur jogging dari bambu dan kayu. Namun, minim perawatan dan kurangnya inovasi membuat pengalaman wisata terasa monoton.
Promosi pun masih terbatas pada media sosial instansi pengelola. Tidak terlihat kampanye terpadu atau kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, hotel, dan agen perjalanan. Padahal, konsep ekowisata mangrove memiliki daya tarik global jika dikemas secara profesional dan terintegrasi.
Jalan Keluar yang Mendesak
Pengamat menilai, momentum libur akhir tahun seharusnya menjadi titik evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Surabaya. Sejumlah langkah konkret dinilai mendesak untuk dilakukan, mulai dari penyediaan akses transportasi publik, penunjukan pengelola profesional, penyelesaian konflik lahan berbasis partisipasi masyarakat, hingga pembaruan fasilitas dan promosi berskala besar.
Jangan Biarkan Potensi Terlelap
Sebagai satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia, Surabaya sejatinya memiliki modal kuat untuk menjadikan kawasan ini ikon wisata nasional. Namun tanpa pembenahan menyeluruh dan keberanian berinovasi, potensi tersebut berisiko terus terpendam.
Libur akhir tahun 2025 semestinya menjadi titik balik. Apakah wisata mangrove akan dikelola serius sebagai aset strategis kota, atau kembali dibiarkan berjalan di tempat—jawabannya kini berada di tangan Pemerintah Kota Surabaya.
