RAJAWARTA : Keputusan Gubernur Jawa Timur yang memutuskan agar Kota Surabaya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSB2) berbuah usulan pembentukan Pansus dari beberapa fraksi di DPRD Yos Sudarso.

Ini berita bagus : 7 bacakada Jatim dapat rekomendasi PDIP

Meski pendapat para legislator berpelangi, namun tujuannya tetap sama yakni sama-sama menjaga keselamatan Warga Kota Pahlawan dari serangan virus import asal China.

Video pilihan untuk Anda : Pak Menteri Tanggapi Penanganan covid 19 Kota Surabaya

AH Thoni Penasehat Fraksi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso mengatakan, tidak mempersoalkan jika pada akhirnya berujung pada satu pilihan, yakni pembentukan Pansus PSB2. Namun jelasnya, jika Pansus PSB2 itu disetujui maka dia berharap, penerapan PSB2 itu nantinya tidak menjadi program musproh (sia-sia).

Video Pilihan Untuk Anda : Jatim dan Surabaya saling Tuding Terkait Data covid 19

Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni menjelaskan, bahwa Pandemi Korona yang sedang mendera warga Kota Surabaya bisa diselesaikan dengan cara gotong-royong antara wakil rakyat dengan Pemkos. Namun sayangnya, hingga saat ini hal tersebut belum terlihat. Oleh karenanya, FPG sangat mendukung jika DPRD segera membentuk Pansus. Bahkan Thoni mengaku sudah menyiapkan surat usulan yang akan dikirim kepada ketua DPRD.

Fraksi lain, yakni FPD-Nasdem mengamini pernyataan Arif Fathoni. Hal tersebut disampaikan Imam Syafi’i sekretaris Fraksi PD-Nasdem kepada rajawarta. Menurutnya, Pansus PSB2 atau percepatan penanganan Pandemi Korona sangat perlu dibentuk agar wabah korona di Surabaya cepat selesai dan warga yang terdampak bisa mendapatkan haknya.

Di ruang kerjanya Reni Astuti menolak untuk dimintai keterangan terkait dengan usulan pembentukan Pansus Korona. Karna usulan pembentukan Pansus domain Ketua dan wakil Ketua Fraksi PKS. Politisi berjilbab ini bersedia menanggapi usulan beberapa fraksi dengan kapasitas sebagai wakil ketua DPRD Yos Sudarso.

Sebagai wakil Ketua DPRD, Reni belum bisa menanggapi usulan dari beberapa fraksi yang mengklaim sudah mengirim surat resmi kepada ketua DPRD Surabaya. Namun, jika usulan itu memang ada maka sebagai pimpinan dewan, Reni mengaku akan membicarakannya dengan pimpinan dewan yang lain.

Pernyataan berbeda disampaikan William Wirakusuma, Ketua Fraksi PSI. Di ruang kerjanya, pria yang akrab disapa Willy menilai pembentukan Pansus PSB2 or percepatan penanganan virus korona belum dibutuhkan. Sebab, sebelum mengusulkan Pansus, PSI masih menunggu progres terbaru penanganan virus korona dari Pemkos.

Lain halnya dengan FPKB. Partai berbasis Islam itu sudah lebih dulu mengusulkan pembentukan Pansus PSB2. Bahkan, Ketua FPKB, Drs H. Minun Latif Msi mengaku sudah mengirim surat resmi kepada pimpinan dewan beberapa waktu lalu.

Lalu bagaimana dengan PDIP. setelah mendengar adanya usulan fraksi lain agar DPRD segera membentuk Pansus. Anggota FPDIP Sukadar, auto respon. Menurutnya, sebelum menerapkan PSB2, Pemkos harus memikirkan nasib warga yang terdampak dengan cara mengkaji anggaran PSB2 agar warga terdampak bisa memenuhi kebutuhan sehari-sehari ketika PSB2 diterapkan.

Di bagian lain, Buchori Imron, sekretaris Fraksi PAN-PPP sangat setuju jika DPRD Yos Sudarso yang dipimpin Adi Sutarwijono segera membentuk Pansus. Sebab tuturnya, Pandemi covid-19 yang terjadi Surabaya sudah masuk dalam katagori kejadian luar biasa.

Untuk lebih jelasnya, silahkan simak pernyataan 7 wakil rakyat terkait dengan usulan pembentukan Pansus Percepatan Penanganan Virus Korona yang tervisual dalam video di bawah ini :